Home > EKONOMI & BISNIS > APKLI Jateng Mampu Ciptakan Transaksi Rp4 Triliun Per Bulan

APKLI Jateng Mampu Ciptakan Transaksi Rp4 Triliun Per Bulan

SEMARANG[Kampusnesia] – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Jateng  setiap tahun mampu menciptakan transaksi mencapai lebih dari Rp4 triliun dari aktivitas perdagangan sebanyak 4,8 juta pedagang kaki lima (PKL) anggotanya yang tersebar di berbagai daerah di provinsi ini.

Ketua DPW APKLI Jateng Yan Muhtar Hanafi  mengatakan potensi aktivitas para PKL di Jateng jika dikelola dengan baik, dipastikan bakal menjadi salah satu potensi ekonomi di berbagai daerah di provinsi ini.

“Gejolak soal penataan PKL terutama di Jateng juga sudah tidak terdengar lagi, akibat adanya kepedulian pemerintah dalam hal penataan, sehingga kotanya juga semakin rapi, pedagang pun tetap mendapat tempat yang layak,” ujarnya usai acara pelantikan pengurus DPW APKLI Jateng 2017-2022 di Wisma Perdamaian Semarang, Jumat (19/1).

Hadir dalam acara itu Wagub Jateng Heru Sudjatmoko dan Ketua Umum APKLI Pusat Ali Mahsun.

Sementara itu, Ketua APKLI Pusat Ali Mahsun menuturkan asosiasi ini telah memberi rekomendasi kepada Pemerintah terkait dengan pengembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang di dalamnya termasuk dengan pedagang kaki lima.

Lima rekomedasi, lanjutnya,  yang akan diberikan meliputi revolusi lahan, keuangan, pergudangan, sistem dan pendampingan.

”Persoalan lahan menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, khususnya pemerintah daerah di Kabupaten/Kota,” tuturnya.

Kondisi itu, dia menambahkan mengingat masalah lahan yang tidak disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) membuat PKL dalam aktivitas berseliweran di sembarang tempat, hingga kerap kali mereka ditertibkan oleh Satpol PP yang kemudian merusak dagangan dan tempat berdagang baik dalam bentuk gerobak asongan maupun kios.

“Pemerintah Pusat harus memberikan arahan kepada Bupati dan Walikota untuk menyediakan tempat bagi PKL. Tidak adanya tempat khusus berjualan yang mendorong PKL mencari tempat sendiri,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, permasalahan permodalan juga menjadi hal yang juga harus dipikirkan oleh Pemerintah. Program kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih dari Rp110 triliun hingga kini masih sulit dijangkau.

“Lembaga keuangan yang dipercaya menyalurkan KUR masih mengharuskan adanya agunan yang sulit dipenuhi oleh PKL,” tuturnya.

Bahkan, lanjutnya, bunga yang diberlakukan juga masih cukup tinggi dan sangat memberatkan bagi pedagang kecil yang penghasilannya hanya pas-pasan, hingga membuat mereka memilih untuk meminjam kepada renternir yang tidak mewajibkan adanya jaminan.

Dia menuturkan kesulitan akses modal ini diharapkan bisa segera teratasi dengan adanya jaminan dari Pemerintah untuk meningkatkan taraf pelaku usaha kecil, serta  akses barang yang masih terbilang mahal hingga sampai ke daerah-daerah harus dapat dipecahkan bersama.

Wagub Jateng Heru Sudjatmoko mengatakan PKL ini sangat strategis dalam menopang perekomian di Jateng. Bahkan, sekitar 20% usaha di wilayah Jateng terdiri dari PKL.

“Namun, kendalanya yang dihadapi PKL selama ini kurang terdampingi, hingga mengakibatkan perkembangan usaha mikro masih sulit berkembang, meski pertumbuhan mereka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ujarnya. (rs)

 

 

* Artikel ini telah dibaca 210 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *