SEMARANG[Kampusnesia] – Perum Bulog Jateng akan merealisasikan program bantuan pangan nontunai (BPNT) di enam kota mencakup Semarang, Solo, Salatiga, Tegal, Magelang dan Pekalongan.
Kepala Perum Bulog Divre Jateng Djoni Nur Ashari mengatakan program BPNT itu akan dimulai Januari 2018 dan merupakan bentuk transformasi dari program Raskin atau Rastra dengan pelaksanan dilakukan secara bertahap.
“Tahapan awal sudah dimulai di enam kota itu dan segera menyusul tahap berikutnya di berbagai kota hingga mencapai seluruh kabupaten/kota di Jateng,” ujarnya saat meninjau Gudang Bulog Mangkang, Semarang, Jumat (19/1)
Menurutnya, BPNT adalah program bantuan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan atas kerja sama dengan Kementerian Sosial, Pemda, Bank Penyalur, Perum Bulog dan agen penyalur bahan pangan.
Di Jateng, dia menambahkan total penerima manfaat itu mencapai sebanyak 2,4 juta orang atau setara dengan 24.000 ton beras.
“Berupa voucher pangan itu tidak jauh berbeda dari penyaluran raskin pada umumnya. Perbedaannya, rumah tangga sasaran (RTS) akan mendapat voucher elektronik yang bisa ditukarkan dengan bahan pokok,” tuturnya.
Di dalam kartu itu, lanjutnya, akan terisi nominal sekitar Rp110.000 per bulan dan bisa digunakan untuk membeli bahan pokok seperti beras, gula telur dan lainnya. Bahkan Bulog juga telah bekerja sama dengan perbankan serta warung yang sudah terkoneksi jaringan internet atau e-warung yang menyediakan bahan pokok itu.
Dia menuturkan Pemegang kartu bisa menggunakan voucher pangan itu untuk mendapat kebutuhan pokok yang dikehendaki.
Bantuan sosial yang merupakan program Pemerintah itu sangat bermanfaat untuk membantu dan mengurangi kemiskinan di daerah setempat. Bantuan sosial tersebut diberikan pada warga berdasar data yang sama dengan penerima raskin.
”Data ada di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota setempat,” ujarnya.
Sementara bagi warga berkategori miskin tetapi belum terdata penerima rastra atau adanya pembaharuan data, pihak Bulog akan memberikan usulan atau Pemerintah Daerah juga bisa mengusulkan.
“Pada prinsipnya bagi warga berkategori miskin yang belum menerima rastra akan diusulkan melalui proses hingga diharapkan pemberian bansos dapat tepat sasaran,” tuturnya
Melalui program bansos rastra itu, lanjutnya, dipastikan masyarakat dapat mengakses harga beras dengan harga yang terjangkau.
“Program rastra maupun BPNT tersebut juga bertujuan untuk stabilitas harga pangan. Bagi masyarakat pun tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan terjaninya kenaikan harga beras,” tutur Djoni. (rs)
