SEMARANG[Kampusnesia] – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan Gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, setelah sempat tertunda selama lebih dari 1,5 tahun.
Gelar kehormatan itu, diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada hari ini (Kamis, 8 Maret 2018) di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
“IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Gubernur IPDN Prof Dr Ermaya Suradinata SH MH, Rabu (7/3).
Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang meletakkan dasar kebijakan desentralisasi yang berkesinambungan untuk Indonesia Raya.
Bukan sebuah kebetulan, kata Ermaya, pihaknya memberikan gelar doktor kehormatan kepada Megawati pada Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.
“Ibu Megawati Soekarnoputri benar-benar kokoh dalam prinsip, bersikap tegas dan selama memimpin, seluruh jajaran Kabinet Gotong Royong bekerja dengan tenang, karena beliau selalu tegas mengambil tanggung jawab terhadap berbagai persoalan penting,” tuturnya.
Mamun, dia menambahkan pada saat bersamaan tetap menampilkan kepemimpinan perempuan yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sangat respek terhadap lingkungan dan kebudayaan.
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menuturkan pihaknya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika IPDN atas penghargaan yang telah diberikan.
Menurutnya, gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN ini adalah gelar kehormatan ketujuh yang diterima putri sang proklamator Bung Karno itu. Empat diberikan oleh Universitas luar negeri meliputi Jepang, Rusia dan dua Universitas dari Korea Selatan serta tiga dari perguruan tinggi dalam negeri.
“Gelar kehormatan dalam bidang politik pemerintahan itu, sebagai pengakuan atas jasa Ibu Megawati Soekarnoputri yang mampu menjalankan politik pemerintahan yang demokratis, stabil dan efektif di dalam menjalankan agenda reformasi, termasuk mengatasi berbagai krisis multidimensional saat itu,” ujar Hasto.
Saat menjabat sebagai Presiden, lanjutnya, Megawati juga adalah inisiator yang mendirikan lembaga KPK. Di masa pemerintahan Megawati jugalah demokrasi yang sebenar-benarnya terjadi dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden one man one vote. (Faqih Normansyah/rs)
