JAKARTA[Kampusnesia] – Bantuan Pemerintah untuk membiayai pendidikan peserta didik yang dikemas dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar dapat digunakan sebaik-baiknya, jangan sampai disalahgunakan untuk keperluan yang lain.
Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya hari kedua Kalimantan Selatan, Senin (26/3) mengingatkan kepada para pihak yang menerima bantuan KIP agar bantuan ini benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dibidang pendidikan, jangan sampai untuk keperluan di luar pendidikan.
“KIP hanya untuk keperluan pendidikan saja, tidak boleh untuk beli pulsa. Kalau ketahuan uangnya untuk beli pulsa kartunya akan dicabut,” ujar Jokowi saat menyerahkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Rastra kepada warga Kalsel di Lapangan Dr Mur4janji , Kota Banjar Baru Kalsel , Senin (26/3).
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI, Bey Machmudin dalam siaran persnya yang dikirim ke redaksi kampusnesia.com (25/3) menyebutkan dalam kegiatan itu Presiden menyerahkan sebanyak 1.245 KIP untuk 500 siswa SD, 273 siswa SMP ,175 siswa SMA dan 122 program kesetaraan serta 1.250 PKH.
Jumlah dana bantuan yang diterima pelajar tingkat SD sebesar Rp450.000 per tahun, SMP Rp750.000 per tahun, dan SMA/SMK sebesar Rp1 juta per tahun.
Pengalokasian bantuan ini, lanjutnya, merupakan salah satu upaya untuk mengatasi problem kemiskinan yang angkanya dari waktu ke waktu diupayakan dapat semakin menurun dari waktu.
“Dengan adanya bantuan-bantuan dan kemudahan ini, diharapkan rakyat bisa semakin berdaya dalam mengatasi problematinya sendiri, termasuk berdaya dalam mengentaskan kemiskinan dirinya sendiri. Saya berharap kemisikinan di Indonesia terus menurun dari waktu ke waktu,” ujar Jokowi.
Setelah membagikan bantuan Jokowi membagikan sertifikat tanah untuk rakyat Kota Banjar Baru dan Program Padat Karyua Tunai Desa di Kabupaten Benjar.
Turut menyertai kunjungan presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Kalsel, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. (smh)
