BANDUNGAN[Kampusnesia]- Keanekaragaman dan Kebhinekaan yang ada di tubuh bangsa Indonesia saat ini hendaknya terus dipertahankan, karena kondisi perbedaan-perbedaan yang ada itu merupakan modal para pendiri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (FIS UNNES) Dr. Drs. Budiyanto SH, M.Hum mengatakan bangsa dan negara Indonesia berdaulat penuh dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain dalam tata pergaulan masyarakat Internasional berkat jasa para pendiri negeri ini yang berhasil memenej segala perbedaan.
“Kebhinekaan itu dirangkai para pendiri negeri ini menjadi sebuah kekuatan dahsyat, sehingga dapat melenyapkan imprialisme di bumi Indonesia,” ujarnya dalam Seminar Kerukunan Umat Beragama Merajut Kebhinekaan di Bumi Serasi yang diselenggarakan Kantor Kesbangpol Kabupaten Semarang, di Bandungan Selasa (27/3).
Menurutnya, kondisi ini harus dipahami oleh seluruh warga negera Indonesia dimanapun dan di era manapun juga. Itulah sejarah Indonesia, jangan dipungkiri dan diingkari. Jadi segala perbedaan yang ada sekarang ini jangan dipertentangkan dan dibentur-benturkan.
Bahkan , lanjutnya, kalau ditelusuri jauh ke belakang sebelum kemerdekaan NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 beragam perbedaan mulai dari suku, agama dan bahasa sudah ada dan tidak menghalangi para penghuni di kepualauan Nusantara ini, untuk hidup berdampingan dan sama-sama menjaga kedamaian serta kerukunan.
Hadirnya bangsa imprialis yang dengan sengaja melemahkan bangsa Indonesia melalui politik pecah belah menyadarkan nenek moyang bangsa Indonesia akan pentingnya keutuhan dan persatuan.
Politik imprialisme menumbuhkan rasa kebersamaann dan senasib untuk bersama-sama meraih kembali kedaulatan dengan melupakan semua perbedaan yang ada.
“Dengan demikian, kami ingatkan kepada kawan-kawan semuanya, mari ditengah era keterbukaan dan dermokratisasi ini kita belajar bersama-sama dan meneladani perilaku pendahulu kita dalam berbangsa dan bernegara,” tutur Budiyanto yang juga Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jateng.
Era demokrasi seperti sekarang ini, dia menambahkan memang memberi ruang dan kesempatan lebar-lebar kepada siapa saja, warga negara Indonesia untuk berkespresi dan mengemukaan pendapat, termasuk pendapat yang melawan arus utama yang tetap menginginkan bertahannya NKRI.
Namun, tuturnya, ketika keinginan itu jelas-jelas tidak dikehendaki mayoritas warga negara dan bertentangan dengan empat pilar kebangsaan Indonesia Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45 mestinya tahu diri, menahan diri dan akhirnya mengurungkan keinginannya, tidak malah sebaliknya memaksakan kehendak melalui berbagai cara. (smh)
