Home > EDITOR'S CHOICE > Denotasi Dan Konotasi Dibalik Kata Ngibul

Denotasi Dan Konotasi Dibalik Kata Ngibul

Ketika Amin Rais menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ngibul saat membagi sertifikat tanah, ternyata menuai banyak protes, meski tidak dipungkiri juga ada yang mendukung. Demikian pula Setyo Novanto yang mengatakan Pramono Anung dan Puan Maharani mendapat bagian dari dana E-KTP,  langsung mendapat bantahan dari pengacara Made Oka, yang menurutnya memberi uang pada Pramono dan Puan. Belum lagi, ketika MPR menambah jumlah Pimpinan yang katanya untuk meningkatkan kinerja, juga menimbulkan protes berbagai kalangan, yang menganggap kebijakan MPR hanya pemborosan dan menambah beban negara.

Beberapa kasus itu lebih populer dengan istilah ngibul. Namun jika dicermati,  bila kata ngibul itu berada dalam konteks tertentu, yang akan muncul adalah pemahaman yang denotatif, setiap orang akan sepakat atau sependapat. Contoh kongkrit, misalnya Presiden Jokowi di Kota Semarang serta di daerah lain, membagikan ribuan sertifiklat tanah kepada masyarakat.

Dalam konteks kalimat yang tersurat, sebenarnya hal tersebut sangat denotatif, sehingga sebagian besar masyarakat menganggapnya sebagai hal yang kongkrit dan positif. Orang yang dulunya tidak jelas status tanahnya, saat itu menjadi jelas.

Namun, hal yang denotatif tersebut menjadi konotatif, tatkala ada yang menyebut Jokowi ngibul, dengan melihat makna di balik makna dari kritik yang tersirat tersebut seperti kata Osgood. Ke konotatifan makna tersebut itulah yang akhirnya memicu polemik, yang bila tidak dicerna dengan kepala dingin, bisa saja memicu konflik di akar rumput.

Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa ada elit yang masih suka melakukan kritik yang sangat sarat makna, sehingga membuat sesuatu yang sebenarnya menurut banyak orang sangat denotatif, justru akan menjadi bumerang bagi si pengkritik?. Tidakkah sudah waktunya para elit saling memberikan masukan, kritik atau pun saran yang konstruktif, etis, sekaligus informatif, sehingga tidak membingungkan rakyat?. Tidakkah disadari oleh para elit, bahwa mengapresiasi penguasa oleh oposisi itu sebenarnya bisa menimbulkan dampak positif bagi si pengritik?

Denotatif Informatif

Ketika ada peristiwa bagi-bagi sertifikat oleh Presiden, sebagai upaya untuk menyejahterakan rakyatnya dengan memberikan kepastian hukum, sebenarnya setiap orang, termasuk awam pun tahu bahwa itu perbuatan baik. Ada bukti kongkrit sertifikat, serta sejumlah orang yang menerimanya. Dari sisi komunikasi ini bisa disebut “ general opinion” yang secara tersurat mestinya tidak akan menimbulkan kontroversi.

Agak berbeda tatkala ada elit menuduh orang menerima sesuatu tanpa data dan bukti kongkrit, dan beberapa saat kemudian ada orang yang cukup kompeten membantahnya. Jelas pendapat si penuduh yang telah menjadi opini publik tersebut sangatlah konotatif, sehingga akan memunculkan perdebatan lebih lanjut. Dari sisin informasi, hal ini sangat tidak informatif, karena justru menimbulkan kebingungan banyak orang.

Berbeda lagi tatkala DPR dan MPR menambah jumlah pimpinan dengan dalih apa pun (termasuk UU yang masih sangat kontroversi). Dalih apa pun yang disampaikan, tetap saja akan menimbulkan ketidaksepahaman antar berbagai kalangan, dan tatkala terlansir oleh berbagai media, dan dilengkapi dengan perdebatan sengit di media sosial, tentu akan membuat masyarakat tambah bingung, selain tidak informatif, hal tersebut tidak etis pula.

Berebut Simpati

Bila kita cermati, apa yang saat ini sedang berlangsung, termasuk sinyalemen akan bubarnya NKRI tahun 2030, ujung-ujungnya adalah mencari simpati demi Pilkada Serentak 2018 atau pun Pemilu 2019 yang akan datang.

Berebut simpati adalah wajar, dalam rangka memenangkan kompetisi. Namun, berebut simpati dengan cara membuat masyarakat ragu, terlebih khawatir, tentu sangatlah kurang terpuji.

Bila secara ideal, para elit serta partai politik (parpol) dalam mencapai kemenangan dengan berbagai janji untuk menyejahterakan masyarakat, maka alangkah indahnya bila yang disampaikannya merupakan komunikasi persuasif yang emphatik, sekaligus informatif.

Masyarakat yang semakin cerdas, seiring meningkatnya tingkat pendidikan serta kontribusi media massa, rata-rata telah memiliki daya tahan (reinforcement) yang berupa informasi pembanding ditambah apa yang telah mereka rasakan saat ini, sehingga tatkala mereka menerima informasi elit, tidak dengan serta merta ditelan mentah-mentah, atau setidaknya mereka konfirmasikan kepada yang mereka anggap lebih tahu dan memahami.

Karena itu, sebenarnya sudah waktunya para elit saling introspeksi dan merubah gaya komunikasinya, karena sebenarnya saat ini masyarakat yang cerdas itu telah memiliki kebutuhan aktual atau yang dalam bahasa iklan disebut consumers insight.

Bila ingin berhasil merebut hati mereka, maka upayakan memahaminya secara benar, sehingga mereka akan mampu menyampaikan pesan komunikasi persuasif yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan riil mereka, tanpa perlu membingungkannya dengan berbagai polemik yang terasa dibuat-buat dan penuh justifikasi.

Penyataan serta tindakan siapa pun yang sudah sangat jelas dan denotatif, tidak perlu direkayasa dengan mengubahnya seolah menjadi sangat konotatif, karena selain kontraproduktif, kemungkinan justru akan memiliki efek bumerang yang sangat merugikan mereka sendiri.

* Artikel ini telah dibaca 177 kali.
Gunawan Witjaksana
Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang. Pengamat komunikasi dan media.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *