SEMARANG[Kampusnesia] – Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama PPP yang dijadwalkan digelar Jum’at besok (13/4) akan mengevaluasi implementasi politik paska reformasi, yang dirasa terlalu banyak menyedot energi bangsa Indonesia sehingga cenderung mengenyampingkan bidang-bidang lain yang tidak kalah penting.
Sekretaris DPW PPP Jateng Abdul Syukur mengatakan Stering Commite (SC ) panitia nasional Munas alim ulama PPP telah menyiapkan tujuh topik yang akan dibahas secara mendalam oleh para pimpinan majlis syariah DPW PPP se-Indonesia, pengasuh pesantren dan majlis taklim yang diundang dalam acara ini.
“Para ulama PPP sebagaimana ekponen bangsa lainnya merasa prihatin atas perjalanan politik bangsa Indonesia setelah reformasi. Ada sejumlah hal yang perlu dikoreksi, di arena Munas inilah dilakukan evaluasi terutama kegaduhan-kegaduhan politik yang mudah sekali mencuat,” ujarnya, di Semarang, Rabu (11/4).
Menurutnya, topik yang disiapkan SC itu, meliputi sistim Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada), pencalegan risywah politik (money politic), survey pesanan, sistem pemilihan, kampanye hitam dan kampanye negatif.
Dipilihnya topik-topik yang terkait dengan politik itu, karena para ulama memandang kondisi politik nasional sangat memprihatinkan dan perlu segera ada penanganan yang serius, sehingga jangan sampai ada pandangan yang keliru, misalnya ulama-ulama yang berada di PPP atau bersimpati pada PPP hanya memperhatikan persoalan-persoalan politik saja.
Dengan demikian, dia menambahkan selama ini dalam kesehariannya para ulama PPP selalu bersama-sama masyarakat. Mereka hidup dan beraktivitas serta bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak melulu ngurusi politik saja.
Kalau dalam munas kali ini permusyawaratannyaterfokuspada persoalan-persoalan politik, karena memang kondisinya memaksa, bahkan liberalisasi politik yang selama ini berlangsung sudah menyentuh titik yang memprihatinkan.
Misalnya, kata Syukur, tindak kejahatan korupsi kini masuk dalam lingkaran proses-proses politik dan kebijakan yang selalu menyeret-nyeret para politisi. Tidak sedikit yang gagal menghindari, akhirnya sejumlah politisi yang secara demokratis mendapat amanat dari rakyat yang terpaksa harus berurusan dengan penegak hukum.
Menurut Syukur, dari arena Munas ini diharapkan akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang mengandung muatan-muatan untuk memperbaiki kondisi politik, yang semakin memprihatinkan saat ini. (smh)
