SEMARANG[Kampusnesia] – Para ulama PPP memprihatinkan dengan semakin maraknya berbagai gejolak sosial yang terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini, yang berpotensi mengakibatkan terjadinya disintegrasi dan merapuhkan persatuan bangsa Indonesia, sehingga mendesak harus untuk segera dapat.
Ketua DPP PPP Ahmad Mustaqim mengatakan berangkat dari keprihatinan itulah sebanyak 200 ulama PPP berkumpul di Semarang selaa dua hari pada Jum’at-Sabtu (13-14/4) untuk mengikuti Musyawarah nasional (Munas) `alim ulama PPP. Forum ini akan mencari solusi problematika-problematika kebangsaan, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) tetap utuh dan kokoh.
“Informasi yang masuk ke DPP PPP dari berbagai daerah menyebutkan berbagai gejolak sosial yang terjadi sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan berpotensi memicu disintegrasi,” ujar Mustaqim yang juga Ketua Panitia peringatan hari lahir (Harlah) ke-45 PPP tingkat nasional, di Semarang, Kamis (12/4).
Menurutnya, dalam kurun waktu dua bulan ke depan akan digelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 171 daerah, hingga seluruh warga yang berdomisili di daerah itu atau 70% dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pesta demokrasi itu akan terlibat dalam kontestasi dan kompetisi.
Perbedaan pilihan diantara mereka, lanjutnya, tidak akan bisa dihindari karena adanya berbagai perbedaan kepentingan. Jika perbedaan pilihan dan kepentingan itu tidak dimenej dengan baik maka tidak mustahil akan memunculkan pertenangan yang semakin meruncing dan ujung-ujungnya juga menjadi sumber pemicu disintegrasi.
Dengan demikian, dia menambahkan sumber pemicu disintegrasi bangsa akan semakin meluas, ini sangat membahayakan kelangsungan bangsa Indonesia. Karena itulah Munas`alim ulama PPP yang mengusung tema “Memertegas Fungsi Ulama Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indnesiaa (NKRI)” akan melakukan evaluasi atau muhasabah untuk mencari solusi agar ancaman disintegrasi itu bisa diatasi atau tidak sampai menjadi kenyataan.
Pembahasan materi Munas akan dibagi dalam dua komisi, meliputi komisi fatwa dan rekomendasi yang setelah menjadi ketetapan Munas akan diamanatkan kepada DPP PPP untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
PPP, tutur Mustaqim, sebagai partai yang berasas`Islam akan selalu menjunjung tinggi dan mematuhi amanat yang diberikan oleh para ulama kepada partai, termasuk amanat untuk meraih kekuasaan melalui proses yang demokratis.
Keterllibatan para kader partai yang kebetulan ikut dalam kompetisi Pilkada semata menjalankan amanat partai untuk berparisipasi melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, bukan semata-mata mengejar jabatan kendati hal itu sah-sah saja sebagai konsekuensi yang melekat pada instusi partai politik (smh)
