Home > HEADLINE > Puluhan Petani Pemalang Gelar Aksi Demo Tolak Kebijakan Kartu Tani

Puluhan Petani Pemalang Gelar Aksi Demo Tolak Kebijakan Kartu Tani

PEMALANG[Kampusnesia] – Sebanyak 90 petani yang tergabung dalam Petani Bersatu Untuk Pemalang (Petualang) menggelar aksi unjuk rasa, di depan kantor Bupati Pemalang, Jumat (27/4). Mereka memprotes adanya kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada petani.

Aksi yang di mulai longmarch dari alun-alun Kabupaten Pemalang menuju kantor Bupati ini, mereka berjalan sambil meneriakkan penolakan adanya program Pemerintah terkait Kartu Tani yang dirasa hanya menyusahkan petani. 

Sudarto Koordinator Lapangan Aksi itu mengatakan Kartu Tani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo tidak mendukung petani dalam produksi.

Menurutnya, kartu tani yang dijadikan alat untuk mengatur peredaran dan distribusi pupuk menambah persoalan semakin rumit bagi petani.

“Pupuk yang menjadi kebutuhan pokok dalam produksi petani, harusnya dipermudah dalam mendapatkannya, tidak dipersulit dan di buat semakin rumit terkait administrasi seperti ini,” ujarnya dalam rilisnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam persyaratan mendapatkan pupuk para petani diharuskan mempunyai tabungan di bank. Jika petani tidak mempunyai tabungan bank, sudah dapat dipastikan petani tidak bisa mendapatkan pupuk.

Belum lagi syarat lain, dia menambahkan mendapatkan kartu tani, petani harus menunjukkan surat tanah/sertifikat tanah atau surat pajak tanah sebagai acuan untuk RDKK.

“Kondisi itu, bagaimana nasib petani yang menggarap lahan perhutani atau menyewa yang lahan milik orang lain yang tinggal jauh dari desanya,” tuturnya.

Melihat peran penting dan besarnya tanggungjawab petani dalam menjaga keberlangsungan hidup petani dalam hal ini pangan, harusnya Pemerintah mengeluarkan program yang meringankan beban petani.

Menurutnya, Petani Bersatu untuk Pemalang (Petualang) menolak kartu tani yang dikeluarkan dimasa kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng dan meminta Pemprov untuk mencabut kartu tani. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 300 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *