SOLO [Kampusnesia] – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, Surakarta dan Yogyakarta mengancam akan membokiot program dan keluar dari keanggotaan Dewan Pers (DP), jika lima tuntutan hasil sarasehan bertajuk HPN 9 Pebruari Harga Mati di Monumen Pers Solo , Senin (30/4) tidak dipenuhi.
Ketua PWI Surakarta Anas Syahirul Alim mengatakan ancaman agar PWI keluar dan memboikot program DP itu, akan disampaikan kepada DP melalui PWI Pusat sebelum masuk bulan puasa ramadlan 1439.
“Lima kesepakatan hasil sarasehan itu meliputi, pertama HPN tetap pada 9 Pebruari, alasannya terkait dengan nilai-nilai ksesejarahan yang hingga kini tidak ada satu momentumpun yang dapat menandingi nilai kesejarahan berkumpulnya seluruh wartawan Indonesia, untuk membentuk satu wadah organisasi wartawan yang bertekad turut serta mempertahankan kemerdekaan RI pada saat itu,” ujarnya, Senin (30/4)
Kedua, lanjutnya, meminta kepada seluruh elemen kekuatan PWI mulai dari pusat hingga daerah menyosialisasikan HPN 9 Pebruari kepada semua pihak termasuk kepada Presiden dan DPR serta lembaga-lembaga lainnya dan membuat buku putih HPN.
Langkah itu, dia menambahkan untuk mengcounter munculnya manuver kampanye hitam tentang HPN. Ketiga, dalam tataran implementasi HPN yang setiap tahun diselenggarakan di berbagai daerah mendatangkan manfaat besar bagi tuan rumah yang menjadi penyelenggaranya, terutama terkait dengan potensi ekonomi, pengembangan pariwisata dan promosi daerah.
Keempat, menurutnya, menuntut status keterwakilan DP secara proporsional, karena yang berlaku selama ini proporsionalitas keanggotaan DP sangat merugikan PWI yang jumlah anggotanya sangat besar, dibanding dengan organisasi kewartawan yang lain.
Dari seluruh wartawan yang ada di tanah air tercatat 90 % di antaranya adalah anggota PWI. Kelima mengajak kepada pengurus PWI se-Indnesia agar mendelegasikan kepada PWI Pusat untuk menemui Ketua DP dan menyerahkan tuntutan yang muncul dari arena sarasehan itu sebelum masuk bulan puasa ramadlan 1439 hijriyah.
“Bila kelima tuntutan itu tidak dipenuhi maka PWI Jateng, Surakarta dan Yogyakarta akan memobilisir PWI se-Indonesia agar keluar dan memboikot seluruh kegiatan DP,” tutur Anas mengutip kesepakatan yang ditandatangani para Ketua PWI Jateng (Amir Machmud), Surakarta (Anas Syahurul Alim) dan Yogyakarta (Sihono HT).
Menurutnya, gerakan mempertahankan agar HPN tetap dilaksanakan pada 9 Februari harus terus menerus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui berbagai cara, misalnya penggalangan opini lewat berita, gagasan maupun medsos, karena pihak lain yang menginginkan mengganti 9 Februari sudah bergerak secara terstruktur dan rapi.
Dia menambahkan bagi mereka agenda isu penggantian hari HPN adalah program laten yang selalu didengunkan, terutama saat menjelang HPN 9 Fenruari, sehingga manuver mereka juga perlu diimbangi dengan cerdas. (smh).