SEMARANG[Kampusnesia] – Upaya menangkal gerakan radikalisme dan terorisme yang saat ini digalakkan oleh pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati, cermat dan tidak boleh sembarangan. DPR-RI dorong pimpinan kampus untuk dialog dua arah dan seimbang untuk membebaskan kampus dari pengaruh radikalisasi.
Ketua Komisi I DPR-RI Dr Abdul Kharis Al Masyhari SE, MSi. Akt,CA mengatakan untuk membebaskan kampus perguruuan tinggi dari pengaruh radikalisme dan terorisme yang mengnancam keutuhan NKRI bisa dilakukan, dengan mengoptimalkan program-program yang terkait dan melekat dengan spirit Tri Darma Perguruan Tinggi.
“Jadi pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swsata bersama Kopertis tidak perlu mencari-cari instrumen baru untuk mencegah gerakan radikal dan teror yang mengancam kelangsungan NKRI, instrumen yang ada yakni Tri Darma dioptimalkan, dialog dua arah diciptakan, “ ujar Kharis dalam seminar nasional Peran Perguruan Tunggi Menangkal Radikalisasi dalam Menjaga Keutuhan NKRI yang diselenggarakan STIE Bank BPD Jateng di Semarang, Selasa (26/6).
Menurutnya, jika ada pemikiran radikal di kalangan mahasiswa itu sesuatu yang wajar, karena iklim kebebasan dalam berfikir menjadi salah satu ciri yang ada di lingkungan masyarakat akademik atau perguruan tinggi. Ruang dialog yang sehat di lingkungan kampus perlu dibuka lebar-lebar.
Hanya, lanjutnya, ekspresi kebebasan berfikir yang radikal itu tetap harus berada dalam bingkai ilmiah, tidak mengandung unsur pidana dan berpotensi menggoyahkan NKRI. Kalaupun muncul indikasi-indikasi awal yang mengkhawatirkan itu penangangannya tetap harus hati-hati.
Jika ditemukan pemikiran radikal diantara mereka disarankan penanganannya jangan sampai menggunakan sikap represif, karena kalau mahasiswa yang berfikir radikal ditekan-tekan hampir dipastikan akan memunculkan sikap militansi yang semakin sulit untuk dikendalikan, pemikiran radikalnya bahkan akan semakin meluas dan melebar kemana-mana.
Dengan demikian, dia menambahkan dengan menghindari sikap represi dan mengedepankan dialog, maka sikap radikal itu akan berhenti pada tahap pemikiran saja, tidak sampai meluas pada tataran gerakan aksi teror.
Para pimpinan PT, tutur Kharis, dapat menempuh cara-cara dialog dua arah untuk menangkal radikalisasi berfikir di kalangan mahasiswa. Dengan adanya forum itu maka akan terkanalisasi saluran pemikiran radikal mahasiswa seraya mereka disadarkan, bahwa NKRI adalah warisan leluhur yang harus dipertahankan bersama, jangan sampai dirusak.
Kalaupun dalam perjalanannya ditemukan ketimpangan oleh para pengambil kebijakan dalam mengelola negara, maka ada mekanisme untuk meluruskan tanpa harus memaksakan kehendak, tetapi dapat ditempuh melalui mekanisme yang demokratis pula. (smh)
