Home > EKONOMI & BISNIS > OJK Isyaratkan Pegadaian Swasta Agar Segera Daftarkan Usahanya

OJK Isyaratkan Pegadaian Swasta Agar Segera Daftarkan Usahanya

SEMARANG[Kampusnesia] –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi deadline kepada pegadaian swasta untuk mendaftarkan usahanya sampai akhir Juli 2018, menyusul telah disosilasikan penerbitan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) .

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang efektif berlaku sejak  29 Juli 2016

Pengawasan OJK terhadap usaha pegadaian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Kepala OJK Jateng-DIY Bambang Kiswono mengatakan  jika tidak segera mendaftar maka perusahaan pegadaian swasta tersebut akan dianggap ilegal.

“Pendaftaran perizinan pegadaian swasta selambat-lambatnya hingga akhir Juli 2019,” ujarnya disela-sela kegiatan halal bi halal OJK di Kantor OJK Semarang, Kamis (28/6).

Menurutnya, dengan terdaftar di OJK akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian dan perlindungan kepada konsumen.

“Kalau sudah mendaftar kita akan mudah mengawasi, memonitor bagaiman kegiatan dan pelaporannya sehingga masyarakat jadi tahu,” tuturnya.

Bbagi perusahaan pegadaian, lanjutnya, yang terbukti melakukan pelanggaran akan ada tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

“Kalau ada kasus bisa langsung ditangani dan mengambil tindakan. Kalau ilegal nanti aparat yang akan bertindak, kita juga koordinasi terus dengan tim waspada investasi,” ujarnya.

Sebelumnya OJK telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha pergadaian dan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), untuk meningkatkan usahanya, melalui penerbitan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang efektif berlaku sejak  29 Juli 2016, semakin memudahkan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan akses terhadap pinjaman.

Bambang menuturkan selain itu juga dapat memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, menciptakan usaha pegadaian yang sehat dan memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pergadaian.

“Terdapat kemudahan bagi pelaku usaha pergadaian yang telah beroperasi sebelum POJK ini diundangkan seperti dikecualikan dari persyaratan ketentuan bentuk badan hukum, ketentuan lingkup wilayah usaha dan ketentuan permodalan. Ditambah persyaratan administratif yang disampaikan relatif lebih mudah dan sederhana,” tutur Bambang.

Menurutnya, perlakuan tersebut berbeda bagi pelaku usaha pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha setelah POJK ini diundangkan, yaitu wajib memenuhi persyaratan pengajuan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian kepada OJK dengan salah satu persyaratannya yaitu melakukan setoran modal awal sebesar Rp500 juta untuk lingkup wilayah usaha Kabupaten/Kota dan Rp2,5 miliar lingkup wilayah usaha provinsi.

Dengan POJK ini, dia menambahkan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif pada usaha pergadaian di Indonesia termasuk di Jawa Tengah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa pergadaian.

Penetapan POJK tersebut Dalam prosedur perizinan usaha, terdapat ketentuan yang berbeda bagi pelaku usaha pergadaian yang sudah existing sebelum POJK diundangkan dan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha setelah POJK diundangkan yaitu: bagi pelaku usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan diberikan opsi berupa permohonan pendaftaran.

Permohonan pendaftaran diajukan kepada OJK paling lama dua tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan. Kemudian pelaku usaha pergadaian yang telah memperoleh pendaftaran dari OJK, wajib  mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian swasta dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Bagi pelaku usaha pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha setelah Peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian kepada OJK.

Banyak manfaat terdaftar atau berizin di OJK di antaranya meningkatkan kepercayaan konsumen, terhindar dari permasalahan perizinan/legalitas, memperoleh pendampingan dan pembinaan dari OJK, memudahkan menjalin kerja sama dengan pihak lain. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 115 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *