Home > HEADLINE > Program Utama NU Harus Berorientasi Pada Penguatan Masyarakat Desa

Program Utama NU Harus Berorientasi Pada Penguatan Masyarakat Desa

GROBOGAN [Kampusnesia] –  Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyusun program kegiatan disarankan harus berorientasi pada gerakan-gerakan penguatan masyarakat desa, sebagai upaya untuk menghadapi berbagai perubahan yang berlangsung begitu cepat, mengingat anggota organisasi ini sebagian besar warga yang berdomisili di wilayah pedesaan.

Sekretaris Pimpinan Wilayah Robithtah Maahid Islamiyah Nahdlatul  Ulama (RMI NU) atau Asosiasi Pondok Pesantren NU Jawa Tengah Dr Abu Choir mengatakan sebagian besar pondok pesantren anggota RMI NU berada di wilayah pedesaan dan menjadi inspirator gerakan perubahan di desa, yang dimotori oleh kyai bersama masyarakat dan santri-santrinya.

“Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah melalui UU Desa yang memberikan kesempatan masyarakat desa untuk ikut mengatur dan mengurus wilayahnya harus didukung penuh oleh NU, “ ujar Abu Choir dalam seminar bertajuk Santri dan Kemandirian Desa yang berlangsung di pondok pesantren Miftahul Huda, Ngroto, Gubug Grobogan, akhir pekan lalu.

Menurutnya, inilah saat yang tepat bagi warga NU untuk meningkatkan atau memaksimalkan kiprahnya di masyarakat. Selama ini, sebelum adanya UU Desa, kyai dan santri bersama masyarakat menjadi motor penggerak pembangunan dan dinamika masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang belum bisa dipenuhi pemerintah karena keterbatasan dana, tlah dijawab atau dipenuhi pesantren, kyai dan santri.

Di bidang pendidikan, lanjutnya, sebelum pemerintah mampu menghadirkan sekolah-sekolah negeri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, kyai tampil menjawabnya dengan menghadirkan lembaga pendidikan pesantren dan majlis-majlis taklim untuk membina, mendidik dan mencerdaskan masyarakat.

Dengan adanya UU Desa, dia menambahkan yang menjadi landasan untuk memberdayakan desa dengan didukung dana APBN yang tidak kecil, warga NU tidak boleh ketinggalan dan hanya menjadi penonton.Tetapi harus berperan aktif di dalamnya.

“Santri atau warga NU harus mengambil peran maksimal untuk membangun desa, jangan sebaliknya ramai-ramai bermigrasi ke kota. Kalau ini yana dilakukan, maka desa yang mejadi basis warga NU akan dikuasai kelompok lain,” tuturnya.

Dr Abu Choir Sekretaris Pimpinan Wilayah RMI NU

Ketua Bidang Pertanian dan Pembangunan Desa Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, M Fadkil Kirom menuturkan ada atau tidak UU Desa santri atau warga NU yang berada di pedesaan harus ada yang menekuni profesi sebagai petani.

Di era Orde, lanjutnya, banyak santri yang meninggalkan profesi sebagai petani karena minimnya political will atau keberpihakan kepada dunian pertanian, mengingat orientasi pembangunannya diarahkan pada sektor industri dan berlanjut keteknologi komunikasi informasi.

Menurutnya, sat ini dengan adanya UU Desa ada sinyal desa akan diberdayakan, ini berarti desa yang pertaniannya bagus berpotensi untuk didorong dan difasilitasi dana desa, namun sayang saat ini dana itu banyak tersedot kesektor infrastruktur desa.

“Dengan demikian, santri dan kyai di desa harus memiliki keberanian dan kemampuan untuk membelokkan jangkauan dana desa yang ada jangan hanya untuk infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk pembangunan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui jalur pendidikan misalnya,” ujar Kirom. (smh)

* Artikel ini telah dibaca 86 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *