SEMARANG[Kampusnesia] – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta membentuk satgas keamanan dan ketertiban Pemilu selama berlangsungnya masa kampanye hingga selesainya tahapan Pemilu 2019, dengan melibatkan partai politik (parpol) agar kondusifitas politik di Jateng lebih terjamin.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP Jateng), H Masruhan Syamsurie mengatakan pembentukan satgas ketertiban dan keamanan yang personalianya direkrut dari perwakilan parpol itu dibutuhkan, karena dinamika politik di Jawa Tengah kini semakin meningkatnya.
“Selain membentuk satgas keamanan dan ketertiban, tentu harus dibarengi peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan yang pengelolaannya dibawah OPD Badan Kesbangpol Jateng,” ujarnya di Semarang, Senin (127/9).
Menurutnya, dengan keberadaan satgas bersama yang didukung dengan anggaran yang memadai secara otomatis akan membantu tugas-tugas keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Pemilu dan Pilpres tahun depan.
Selain itu, lanjutnya, ditahun politik ini Kesbangpol Jateng diharapkan mempriotitaskan kegiatan-kegiatan pendidikan politik masyarakat yang bisa dilakukan dengan memperbanyak kegiatan pencerahan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan menggunakan hak-hak politik dan demokrasinya selama menjelang hingga berlangsungnya pesta demokrasi dengan baik, benar dan bertanggungjawab.
Satgas, dia menambahkan bersama yang melibatkan unsur parpol, dapat dimaksimalkan dan diefektifkan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal yang sewaktu-waktu bisa terjadi, karena semakin menghangatnya suhu politik di Jateng.
“Semakin ke bawah potensi konflik akan semakin besar, ini harus dicegah sejak dini agar kegaduhan poilitik dan sosial di akar rumput tidak sampai terjadi,” tuturnya.
Dia menuturkan langkah pencegahan konflik horizontal di level bawah akan semakin efektif jika satgas parpol dilibatkan didalamnya, karena dengan keterlibatan person-person parpol didalamnya akan memperlancar proses komunikasi politik, baik untuk pencegahan maupun penanggulangan, jika kemungkinan terburuk sampai terjadi konflik horizontal.
Gagasan ini, tutur Masruhan, akan disampaikan dalam pembahasan anggaran murni RAPBD 2019 di Komisi A DPRD Jateng dan diharapkan baik eksekutif maupun para anggota dewan, khususnya yang ditugaskan pada Komisi A bisa mendukung gagasan ini, karena manfaatnya sangat besar bagi Jawa Tengah.
“Saat ini kami sedang berkomunikasi dengan para Anggota Komisi A DPRD Jateng dan pihak eskekutif agar gagasan ini bisa mendapat dukungan penuh, sehingga harapan untuk mewujudkan Pemilu dan Pilpres yang bersih, aman dan lancar dapat terwujud,” ujar Masruhan yang juga sebagai Ketua Komisi A DPRD Jateng. (smh)
