SOLO[Kampusnesia] – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menghormati putusan Pansus Raperda RTRW DPRD Jateng yang menolak rencana pemangunan proyek tol Bawen – Yogyakarta dan akan dilanjutkan pada membahasan Musrenbang antarprovinsi di Yogyakarta.
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah DPRD Jateng menolak proyek Tol Bawen – Yogyakarta karena dinilai tidak sesuai dengan RTRW Provinsi Jateng. Selain juga pertimbangan calon lahan masuk kategori rawan bencana dan meruakan lahan pertanian produktif.
Ganjar meminta agar Pansus melakukan riset ulang pada calon lahan yang bakal dibangun ruas tol Bawen – Yogyakarta dengan melibatkan ahli terkait.
“Saya menyampaikan beberapa poin. Satu tolong dicek kondisi geologisnya, karena kan alasannya gempa. Kedua kalau alasan lahan subur tolong dicek lahan subur. Yang ketiga seandainya kita bicara jalan itu tidak harus ada, maka bagaimana menghubungkan ini dengan proyek strategis nasional (PSN),” ujarnya, Selasa (16/10).
Pembangunan proyek tol Bawen- Yogyakarta sepanjang 75 km masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain merupakan rangkaian tol Trans Jawa yang akan melintasi Ambarawa, Pringsurat, Mungkid, Magelang dan Sleman.
Dengan pencoretan proyek infrastruktur yang dilakukan Pansus DPRD Jateng itu, rencana proges pembangunan tol Baen-Sleman teracncam bakal gagal terealisasikan.
“Tim kami dari pemerintah saya minta untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan pusat, setelah dibicarakan dengan DPRD yang telah memutuskan pencoretan proyek tersebut,” tutur Ganjar.
Dengan keputusa DPRD itu, dia menambahkan pihaknya secepatnya akan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, sebagaimana fungsinya untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi.
“Seandainya dengan berbagai pertimbangan dan itu ada alternatif lain, terkait khusus dengan program tol saya tidak keberatan,” ujarnya.
Selain persoalan geologis dan pertanian, hasil dari Pansus Raperda RTRW DPRD Jateng dalam rapat paripurna Senin lalu menilai proyek tol Bawen – Yogyakarta bakal menelan biata cukup besar hingga mencapai senilai Rp12,13 triliun.
Biaya infrastruktur sebesar itu, dengan rincian per kilometer menelan biaya sedikitnya Rp150 miliar, hingga sbagai penghematan Pansus mengusulkan reaktivasi rel kereta jalur tengah segera direalisasikan yang hanya menelan biaya sebesar Rp2 miliar per kilometer.
“Umpama diusulkan dengan reaktivasi rel kereta api (KA), ok, namun konsekuensinya legislatif harus ikut mendorong hingga terwujud. Alternatif lain belum ada. Namun kalau jalan itu tetap harus ada, meski titiknya lokasinya yang beda,” tutur Ganjar.
Menurutnya, ada pilihan teknologi lain, jika alasannya kesuburan lahan, bisa diuslkan dengan membangun jalan layanmg di atas lahan-lahan tersebut.
“Jadi sebenarnya masih banyak yang mesti dibicarakan lagi tapi kami menghormati pansus. Sekarang tim Pemerintah sedang menyiapkan data dan fakta agar bisa disinkronisasi dan harmonisasi dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalahan tol itu akan disampaikan pada Musrenbang antarprovinsi yang bakal dilaksanakan di Yogyakarta Rabu (17/10). Namun dititikberatkan dengan pelibatan ilmuan terkait kekhawatiran dari Pansus tersebut.
“Sebenarnya sesuai dengan berbagai pertimbangan jika dari Pansus sudah memanggil ahli geologi, ahli pangan, ahli teknologi semuanya sudah dan itu tidak direkomendasikan kita akan bicarakan keanjutannnya,” tuturnya. (rs)
