SEMARANG[Kampusnesia] – Perum Bulog bersama Pemprov Jateng sepakat mulai menerapkan strategi dengan memotong mata rantai distribusi perdagangan beras kualitas medium, sebagai upaya untuk menekan kenaikkan harga kebutuhan pokok itu hingga ke tingkat konsumen pedesaan.
Kerja sama itu, direalisasikan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dalam rangka Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP), melalui Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium.
Kesepakatan itu ditandatangani Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran Jateng, Semarang, Kamis (22/11)
Budi Waseso mengatakan hingga saat ini terdapat delapan mata rantai pada tiap proses distribusi perdagangan beras dan mengakibatkan terjadinya kenaikkan harga beras yang tidak wajar mencapai sebesar Rp11.000 per kg.
“Dengan MoU ini, kita bisa langsung mendistribusikannya kepada kepala desa melalui koperasi-koperasi desa, kios, toko dan juga RT/RW, sehingga penyebaran beras medium itu bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga murah,” ujarnya.
Harga beras, lanjutnya, paling mahal hanya Rp 9.400 per kg. Namun realita di pasaran harga lebih mahal bahkan mencapai sebesar Rp 11.000 per kg.
“Bulog siap drop beras itu, yang diharapkan harganya hanya Rp 8.500 hingga maksimal Rp9.000 per kg. Dari desa ya itu, kalau dari Bulog Rp 8.250 per kg. Ketersediaan stok beras sangat mencukupi,” tuturnya.
Bulog, dia menambahkan memiliki cadangan beras medium yang siap didistribusikan sebanyak 1,2 juta ton seluruh Indonesia dan untuk Jateng diharapkan sehari 3.000 hingga 5.000 ton.
Pelaksanaan distribusi beras murah untuk masyarakat di pelosok desa itu bakal mendapat pengawasan ketat dari pihak terkait.
“Setelah Kepala Desa melaporkan tempat mereka jualan, sub divre atau divre pihak distribusi segera turun ke lokasi. Ada pengawasan dari satgas pangan termasuk Ditreskrimsus Polda. Kita nggak membatasi, kalau desa butuhnya ada lima (tempat) ya kita penuhi, sebanyak mungkin,” ujarnya.
Program ini adalah yang perdana di Indonesia dan dipilihnya Jateng karena selama ini provinsi ini telah menjadi daerah percontohan terkait keberhasilannya dalam pengendalian pangan nasional.
“Ini pilot project Jateng, ke depan kita evaluasi. Saya yakin ini berhasil, kalau ini berhasil bisa menular ke seluruh provinsi lainnya,” tutur mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Sementara itu, Ganjar Pranowo menuturkan program ini konsepnya mirip operasi pasar yang bertujuan menstabilkan harga beras hingga di tiongkat konsumen pedesaan.
Namun, menurutnya, operasi pasar seringkali tidak efektif karena beras langsung dibeli tengkulak sehingga masyarakat sasaran tidak menikmati.
“Dengan strategi ini barang dri Bulog dan kami bersedia ikut mendistribusikan langsung ke desa. Bagaimana Pemda siap nggak, saya diajak kerja sama, saya terima tantangannya. Kemudian kita ajak teman-teman Kades, mereka menyebarkan ke masyarkat melalui baik Bumdes maupun lainnya, sehingga bisa mendeteksi langsung masyarakat yang membutuhkan,” tutur Ganjar.
Dstribusi beras, lanjutnya, merupakan tahap awal kerja sama, jika ini sukses, bakal dilanjutkan dengan bahan pokok lain seperti gula atau minyak.
“Nah, kalau satu minggu pertama setelah kita bergerak kita bisa mengecek dan diharapkan bisa kita lakukan perbaiki terus menerus. Saat ini cuacanya kurang mendukung hingga harga beras mulai merangkak naik lagi. Namun kita telah siapkan untuk melakukan operasi pasar dengan gaya baru ini,” ujarnya. (rs)
