SEMARANG[Kampusnesia] – Kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah mulai menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan hingga mampu meningkatkan aset koperasi melebihi Rp92 miliar.
Dari jumlah anggota hingga Oktober tahun ini tercatat mencap[ai sebanyak 4.740 anggota, sedangkan realisasi pencairan jumlah pinjaman anggota hingga akhir September 2018 mencapai lebih dari Rp 34,229 miliar.
Wakil Ketua KPRI Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah Edy Joko Pramono, SH MH MT mengatakan ada kenaikan 36,04% jika dibandingkan pada 2017, meski masih ada sedikit kendala yang perlu diselesaikan, di antaranya tingkat partisipasi aktif anggota dalam memanfaatkan pelayanan koperasi masih rendah. Dari 4.740 anggota yang memanfaatkan baru 40%.
“Untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota koperasi, KPRI Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah memberikan hadiah langsung kepada anggota yang mengajukan pinjaman pada kurun waktu Oktober-November 2018. Misalnya pinjam senilai Rp 50 juta dapat hadiah TV. Selain mengintensifkan usaha yang sudah ada,” ujarnya saat Rapat Anggota Penetapan Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi KPRI Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah 2019 dan Penetapan Rencana Kerja Pengawas 2019 di Gedung E Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang Selasa (4/12).
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menyambut baik perkembangan positif KPRI Bhakti Praja tersebut dan menjadi bukti konkret bahwa KPRI Bhakti Praja terus menunjukan peningkatan yang signifikan.
“Saya melihat KPRI Bhakti Praja semakin hari semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan yang nyata ditandai dengan aset lebih Rp92 miliar,” ujarnya.
Dia mengharapkan transparansi dan integritas KPRI Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah terus dikedepankan. Selain harus mempertahankan demokratisasi dalam mengelola koperasi. Apabila muncul kendala, hendaknya segera bermusyawarah.
“Saya rasa demokratisasi KPRI Bhakti Praja sudah terwujud. Apa-apa dirembuk, termasuk saat ini Bapak/Ibu diajak untuk menyusun anggaran belanja pada tahun 2019 dan ini merupakan wujud transparansi dari koperasi kita,” tuturnya.
Dia juga meminta pengurus dan direksi KPRI Bhakti Praja Jawa Tengah dapat sigap menangkap peluang pasar yang menjanjikan, seperti pada era digital saat ini memungkinkan dikembangkannya program kredit berbasis aplikasi.
“Pada era digital ini, ke depan bisa dikembangkan hutang menggunakan aplikasi. Tidak usah selalu datang ke koperasi, kalau saat verifikasi baru datang. (Kredit) masuk ke rekening kalau sudah disetujui. Koperasi kita semakin banyak yang pinjam, semakin bergairah. Hutang boleh, tapi jangan ngemplang,” ujarnya. (rs)
