Home > HEADLINE > Pemerintah Akan Kirim Pendamping PKH Studi Banding Ke Luar Negeri

Pemerintah Akan Kirim Pendamping PKH Studi Banding Ke Luar Negeri

JAKARTA[Kampusnesia] – Pemerintah akan mengikutsertakan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dalam program studi banding pengentasan kemiskinan di negara-negara maju yang telah berhasil mengatasi problem kemiskinan masyarakatnya.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan program itu disampaikan Presiden Ir Joko Widodo(Jokowi) saat memberikan pengarahan kepada para pendamping PKH dalam acara Jambore Sumber Daya PKH Tahun 2018 di Istana Negara  Jakarta, Kamis (13/12).

“Saya minta nanti ada pendamping-pendamping PKH ini dikirim ke luar negeri untuk sekolah, mengikuti training, melihat dan membandingkan negara maju seperti apa dan kita harus mengambil posisi seperti apa. Supaya wawasannya terbuka, sehingga memiliki semangat yang tinggi untuk membangun negara ini. Jangan sampai ada yang tertinggal,” ujar Jokowi.

Menurutnya, program PKH merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang akan terus dilanjutkan. Bila pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya anggaran yang dialokasikan berkisar pada angka Rp18 triliun, pada 2019 anggaran akan ditambah hampir dua kali lipat menjadi sebesar Rp34 triliun.

Sebelum ini, lanjutnya, penerima PKH mencapai sebanyak 6 juta kepala keluarga (KK). Namun sejak tahun ini jumlah penerima PKH menjadi 10 juta KK. Bahkan hingga 2020 mendatang agar cakupan program ini diperluas mencapai 15,6 juta KK lebih.

Oleh karena itu, dia menambahkan para petugas PKH diharapkan dapat betul-betul memberikan pendampingan dan memastikan agar anggaran tersebut sampai ke tangan masyarakat. Meski beberapa waktu belakangan fokus perhatian diberikan pada pembangunan infrastruktur, pemerintah tak serta merta melupakan aspek peningkatan kesejahteraan kualitas sumber daya manusia.

Melalui PKH, pemerintah hadir dan menunjukkan keberpihakan negara terhadap rakyatnya.

Dia menuturkan untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan melalui PKH, para pendamping diminta untuk mendorong para penerima manfaat PKH memanfaatkan bantuan yang ada untuk meningkatkan taraf kesehatan anggota keluarga. Kesehatan dan ketercukupan gizi bagi anak memegang peranan penting dalam program pembangunan sumber daya manusia pada 2019 mendatang.

Anggaran-anggaran yang ada, tutur Jokowi, upaya dipastikan betul agar dipakai untuk menyehatkan ibu dan anak, sehingga perhatian kepada yang namanya gizi itu sangat penting.

“Arahkan mereka untuk membeli hal-hal yang berkaitan dengan gizi terutama yang memiliki anak-anak balita atau ibu yang sedang mengandung untuk  menyiapkan generasi 20 sampai 50 tahun ke depan,” tutur Jokowi.

Menurutnya, aspek lain yang mesti diperhatikan soal pendidikan anak. Para pendamping diminta untuk juga menekankan pentingnya pendidikan wajib bagi anak-anak mereka untuk dapat meningkatkan taraf hidup di masa mendatang. Keluarga prasejahtera itu bisa masuk ke level yang lebih tinggi kalau anak-anaknya memiliki pendidikan yang baik.

Selain itu, Jokowi juga meminta para pendamping untuk mengarahkan para penerima manfaat PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, sehingga tak lagi bergantung pada bantuan sosial. Masyarakat prasejahtera juga harus diberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha dengan memanfaatkan dana dari PKH ini.

“Kita ini mengajari rakyat agar bisa mengelola uang yang kita berikan. Jangan sampai uang-uang yang ada ini dipakai untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Harus dipakai untuk hal-hal yang bersifat produktif. Kalau memiliki kemampuan untuk berbisnis atau berdagang, ya bimbing mereka. Itu yang paling cepat untuk masuk ke level yang paling atas,” ujarnya. (smh)

 

* Artikel ini telah dibaca 22 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *