Home > EDITOR'S CHOICE > Menyoal Keakurasian Data Dalam Kampanye

Menyoal Keakurasian Data Dalam Kampanye

Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang bakal digelar pada 17 April 2019 mendatang, kini serasa semakin memanas. Sayangnya kampanye yang menonjol lebih terfokus pada kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ( Pilpres dan Pilwapres).

Dampaknya seolah Pemilu serentak tersebut terkesan hanyalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Semata, sementara pemilihan legislatif (Pileg) tenggelam.

Mungkin, hal ini terjadi karena PKPU 23 dan 30, yang membatasi kampanye lewat media hanya selama 21 hari menjelang Pemilu selama Maret dan April tahun depan, sehingga seolah-olah Pemilu saat ini sangat sepi. Keadaan inilah yang akhirnya membuat media, utamanya media penyiaran dan media sosial berkreasi sedemikian rupa dan sesuai dengan prinsip ekonomi politik media mereka menampilkan acara serta meliput dan menyajikan berita serta opini yang menurut mereka laku dijual, demi memperoleh segepok iklan serta mengatur nafas kehidupan mereka.

Bermunculanlah selanjutnya berbagai sajian serta tayangan terutama televisi baik yang berwujud dialog atau pun opini dari berbagai elit, dengan memilih issue-issue yang dianggap kontroversi dengan (maaf) kurang memperhatikan keakurasian serta dampak yang akan ditimbulkannya.

Celakanya, banyak elit, utamanya Capres dan Cawapres beserta Timsesnya, yang karena semangatnya yang berlebihan, tampak kurang berfikir panjang dengan mengecek data yang akan mereka sampaikan, terutamaa terkait keakurasiannya.

Munculah selanjutnya misalnya istilah tampang Boyolali, Gendruwo, Sonoloyo dan sejenisnya, bahkan lebih parah lagi muncul janji misalnya bila terpilih tidak akan melakukan import apa pun, membangun tanpa utang, bahkan membandingkan Indonesia dengan Negara-negara yang secara ekonomi, missal dari GDP perkapitanya jauh di bawah, bahkan menyebut Haiti misalnya, ada di benua Afrika, padahal di benua Amerika.

Berbagai penyataan yang idealnya akan menaikkan pamornya dan menurunkan pamor kompetitornya tersebut, justru merugikannya. Celakanya media justru terus mengangkat hal-hal remeh yang tidak mendidik calon pemilih itu hanya demi berebut kuwe iklan yang menggiurkan.

Pertanyaannya, akan terus seperti inikah isi kampanye Pemilu ke depan ?. Tidakkah para elit menyadari bahwa “komunikasi itu tidak bisa diperbaiki serta diulang”?. Bukankah sudah waktunya merubah pesan kampanye yang informatif, edukatif, serta persuasif dan emphatik, melalui pelontaran informasi baik yang berupa kritik konstruktif serta penyampaian prestasi serta reputasi dengan didukung data yang akurat?

Komunikasi Dramatisme

Dalam rangka meraih simpati masyarakat, utamanya melalui kampanye, cara yang sangat efektif adalah melakukan komunikasi dramatisme. Melalui pemanfaatan metafora theatrical (action), seorang kandidat berupaya meyakinkan calon pemilihnya, agar menjadi makin percaya dan akhirnya secara mantap memilih dia.

Sayangnya, komunikasi dramatisme yang dilakukan para elit, termasuk Capres dan Cawapresnya terkesan hanya di kulit. Dari sisi komunikasi, sebenarnya action yang meyakinkan tersebut harus berkorelasi positif dengan keakurasian informasi serta opini yang mereka sampaikan. Bila diabaikan, justru akan muncul kesan sebagai penyebaran informasi serta opini bohong.

Selain itu, alangkah indahnya apabila sebelum menyampaikan pernyataan, perlu memahami lebih dahulu, apa sebenarnya kebutuhan aktual/riil calon pemilih, dan bukan kebutuhan mereka berdasarkan persepsi kandidat seperti yang sering kita ikuti melalui berbagai media akhir-akhir ini.

Kondisi semacam ini memang lebih menguntungkan pihak petahana, karena telah menunjukkan kinerjanya sesuai dengan janjinya, tinggal bagaimana rakyat calon pemilih menilai atau merasakannya. Bila sesuai harapan, tentu akan menguntungkannya, begitu pula bila sebaliknya yang mereka rasakan.

Bagi sang penantang, memahami kebutuhan riil calon pemilih dan selanjutnya menggunakannya untuk meraih simpatilah yang seharusnya dilakukan. Bukan malah terus menerus menyerang petahana, meski petahana telah menunjukkan prestasi, bahkan memperoleh apresiasi dari berbagai elit ataupun lembaga, baik nasional atau pun internasional.

Dari sisi ilimu Public Relations, mengapresiasi keberhasilan petahana, dengan janji akan lebih meningkatkannya bila terpilih kelak, bukanlah hal yang tabu, dan justru akan sangat bermanfaat meningkatkan kredibilitasnya.

Perubahan Gaya Komunikasi

Yang perlu diperhatikan pula adalah para elit Tim Sukses (Timses), yang di pihak penantang justru tampak sangat merugikan. Menyampaikan pernyataan yang hampir selalu berbau menyalahkan petahana meski saat itu petahana dinilai berhasil, justru sangatlah merugikan. Demikian pula mengaitkan sesuatu yang tidak seharusnya, misalnya penangkapan oknum pendhakwah yang menganiaya orang secara keji , dengan menyebutnya sebagai kriminalisasi ulama serta penghancuran demokrasi,  justru berefek boomerang bagi kandidat yang didukungnya.

Demikian pula misalnya konflik internal partai politik tertentu yang juga dikaitkan dengan petahana, tentu sangatlah tidak akurat, sehingga akan merugikannya. Mestinya dilihat dulu secara jernih apa akar masalahnya, dan selanjutnya diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Intinya, ke depan para elit harus berlomba mencari simpati calon pemilih dengan memahami apa yang secara riil menjadi kebutuhannya. Melalui cara itu masing-masing akan bisa mengorelasikannya berbagai program yang mereka tawarkan tanpa saling merugikan, dan rakyatlah yang akan untung, karena selain menjadi cerdas, juga akan mampu memilih pemimpin yang terbaik bagi masa depan bangsa serta negaranya.

* Artikel ini telah dibaca 58 kali.
Gunawan Witjaksana
Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang. Pengamat komunikasi dan media.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *