Home > HEADLINE > Regulasi Kampanye Di Media Massa Hambat Sosialisasi Konten Kampanye Caleg

Regulasi Kampanye Di Media Massa Hambat Sosialisasi Konten Kampanye Caleg

SEMARANG[Kampusnesia] – Regulasi kampanye yang membatasi aktifitas para kontestan dalam memanfaatkan media massa untuk panggung kampanye menjadikan isu politik yang dikemas para calon legislator (caleg) terhambat dan  kalah populer dibanding dengan isu politik dan Pilpres 2019.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang Drs H Gunawan Witjaksana M Si dalam talkshow Suara Keadilan yang ditayangkan Cakra  Semarang TV,  Rabu malam (23/1) mengatakan regulasi yang diterbitkan KPU itu, menjadikan para caleg menghadapi kendala dalam mensosialisasikan gagasannya.

“Apalagi porsi tayangan atau publikasi konten kampanye media massa mainstreem, baik cetak, elektronik maupun siber lebih dominan pada isu Pilpres, menjadikan isu Pileg semakin tenggelam,” ujarnya dalam talk show bertajuk netralitas KPU dalam pemilu 2018 itu.

Menurutnya, regulasi itu sangar membelenggu, sehingga informasi tentang berbagai program para caleg maupun parpol yang diterima masyarakat atau calon pemilih tidak maksimal, sementara infornasi si seputar pilpres  mengalami booming.

Ketidak berimbangan antara konten kampanye Pileg dan Pilpres di media massa ini, lanjutnya, menjadikan seolah-olah Pemilu April mendatang hanya akan memilih paslon Capres – Cawapres saja. Padahal dalam pesta demokrasi kelima di era reformasi ini para pemilih secara serentak akan menjatuhkan lima pilihan.

Selain memilih salah satu paslon Capres di antara dua paalon yang ada juga akan memilih caleg Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat yang diusung  parpol-parpol serta memilih anggota DPD yang di setiap provinsi akan diwakili lima anggota DPD.

Dia menuturkan Pemilu serentak ini adalah pesta demokrasi yang paling rumit dibanding pelaksanaan Pemilu di negara-negara lain di dunia. Seharusnya dengan kerumitan yang tinggi ini dijadwalkan sosialisasi cara menggunakan hak pilih ini lebih intens, sehingga upaya untuk mewujudkan kualitas pemilu yang babus bisa terpenuhi.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu, tutur Gunawan, dengan dukungan infrastruktur lembaga penyenggara Pemilu yang tersusun secara sistematis dari pusat hingga ke level TPS sebenarnya sudah menjalankan tugas sosialisasi dengan maksimal.

Namun, masih  saja dirasa kurang optimal. Oleh karena itu semua pihak, pemilih maupun para kontestan hendaknya membantu kelancaran tugas KPU dan jaringannya sesuai dengan posisi dan proporsinya. (smh)

* Artikel ini telah dibaca 160 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *