Home > HEADLINE > DPRD Jateng Wacanakan Perda Jaminan Kesehatan Masyarakat

DPRD Jateng Wacanakan Perda Jaminan Kesehatan Masyarakat

SEMARANG[Kampusnesia] – DPRD Jateng mewacanakan adanya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang jaminan kesehatan masyarakat di provinsi ini, hingga diharapkan kualitas pelayanan kesehatan itu dapat lebih baik sesuai yang diharapkan.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengatakan kesehatan juga jadi faktor menentukan, sehingga pada 2019 ini DPRD mendorong ada perda sistem jaminan kesehatan. Perda ini untuk memastikan bahwa pemerintah memberikan kepastian kepada warga Jateng.

DPRD, lanjutnya, bakal terus melakukan pantauan atau monitoring terhadap pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit, terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan yang dinilai kualitasnya masih kurang memadai.

“Dari pantauan kami, kepesertaan BPJS di Jawa Tengah belum mengcover seluruhnya. Bahkan dari 135 juta warga Jateng, masih ada sekitar 8 juta warga yang belum ikut kepesertaan BPJS Kesehatan,” ujarnya dalam Diskusi Parlemen Prime Topic di Hotel Gets Semarang, Jumat (8/2).

Kepesertaan jaminan, dia menambahkan kesehatan di Jateng sudah ada 80%, dan tugas DPRD dan Pemprov untuk terus mendorong hingga 20% dapat mengikuti jaminan kesehatan itu.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang Dr Bimantoro R mengatakan tunggakan BPJS Kesehatan terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya tidak sinkronnya nominal iuran yang ditetapkan pemerintah dengan perhitungan secara ilmiah.

Data dari Kementrian Keuangan perakhir Oktober 2018 defisit BPJS Kesehatan mencapai sebesar Rp7,95 triliun. Nilai sebesar itu merupakan selisih dari iuran yang terkumpul sebesar Rp60,57  triluan dengan beban Rp68,52 triliun, sumber devisit berasal dari peserta pekerja bukan  penerima upah sebesar Rp13,83 triliun peserta bukan pekerja sebesar Rp4,39 triliun, peserta penerima upah yang di daftarkan pemerintah daerah sebesar Rp1,44 triliun.

“Memang ada suatu sanksi terhadap hal itu, karena ada juga pemerintah daerah yang menitipkan pesertanya sebagai penerima bantuan Iuran  (PBI) atau jamkesmas tapi belum membayar tunggakan sekian bulan, sehingga kami lakukan teguran dan lainnya. Jika sampai 3 bulan tidak membayar ya terpaksa tidak bisa di lakukan lagi penjaminan terhadap masyarakat yang di titipkan ke BPJS,” tuturnya.

Menurutnya, bagi peserta yang menunggak iuran BPJS satu bulan misalnya, pihaknya langsung menonaktifakan, namun apa bila suatu saat mau menggunakan  BPJS lagi peserta  harus melunsi tunggakan iuran tersebut .

“Jadi menunggak satu bulan kita langsung nonaktifkan bukan di putus, seumur hidupnya nanti ya harus jadi peserta JKN kemudian ada batas waktu , kalau tunggakanya setahun 12 bulan kalau sakit lagi tetap bisa di gunakan tapi harus membayar tunggakanya sesuai perpres no 19 thn 2017 itu sudah tidak ada dendanya,” ujarnya. (Andi Saputra/rs)

* Artikel ini telah dibaca 16 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *