Home > HEADLINE > DPRD Demak Akan Bahas 7 Raperda Dalam 2019

DPRD Demak Akan Bahas 7 Raperda Dalam 2019

DEMAK[Kampusnesia] – DPRD Kabupaten Demak bersama eksekutif dalam 2019 akan membahas 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang terdiri dari 4 Raperda yang diusulkan eksekutif dan 3 Raperda inisiatif dewan.

Penyerahan Raperda itu berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Demak, Senin (11/2) yang dihadiri Bupati Demak HM Natsir, Wakil Bupati Demak Drs H Joko Sutanto, Wakil Ketua DPRD H Muntohar SH dan H Nuryono SE, Forkopimda Kabupaten Demak, Sekda Demak dr Singgih Setyono, MKes, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD Se-Kabupaten Demak.

Wakil Ketua DPRD Demak H Muntohar SH mengatakan tiga Raperda Inisiatif itu meliputi Raperda tentang Penangulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak, Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

“Sedangkan 4 Raperda dari Eksekutif kepada DPRD Demak adalah Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Demak 2019 – 2029,  Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat,” ujarnya di Demak, Senin (11/2)

Bupati Demak HM Natsir mengatakan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak bisa mewujudkan dengan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu, perlu dibangun sistem kearsipan daerah yang meliputi arsip dinamis dan pengelolaan arsip autentik, utuh dan terpercaya serta mampu mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi secara komprehensif sebagai satu kesatuan dan keutuhan informasi pada semua organisasi.

Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Demak diharapkan dapat menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan Penataan organisasi dan tata kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui pembentukan Sekretariat PPNS guna mengkoordinasikan tugas dan fungsi PPNS pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga operasional penyidikan dapat dilaksanakan secara terencana dan terpadu.

Sedangkan Raperda, lanjutnya, tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, merupakan respon dan komitmen Pemkab Demak dalam memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta berupaya menumbuhkan budaya tertib di tengah masyarakat dengan menegakkan perturan daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak (stackholder).

Dia menuturkan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Demak (2019-2029) perlu diterbitkan karena pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi daerah, pariwisata merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian daerah. Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat, membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang yang maksimal dan dampak negatif yang minimal,” tuturnya. (Faidlul Atiq/smh)

* Artikel ini telah dibaca 19 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *