Home > HEADLINE > Bawaslu Jateng Mulai Copot 76.015 APK Yang Melanggar Aturan

Bawaslu Jateng Mulai Copot 76.015 APK Yang Melanggar Aturan

SEMARANG[Kampusnesia] – Terhitung mulai masa kampanye 23 September 2018 hingga 3 Februari 2019, sebanyak 76.015 alat peraga kampanye (APK) di wilayah Jawa Tengah ditertibkan.

APK tersebut ditertibkan karena pemasangannya melanggar aturan dan ketentuan hukum lainnya.

Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah Rofiuddin mengatakan
penertiban APK ini tidak hanya dilakukan jajaran Bawaslu saja, tapi juga melibatkan stakholders lain seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan lainnya.

Menurutnya, sebanyak 76.015 APK yang dicopoti itu terdiri dari berbagai jenis, mulai dari baliho, poster, reklame, spanduk, stiker, banner dan lainnya.

“Selain APK dicopoti, ada juga APK di branding mobil yang dicopoti mencapai jumlah sebanyak 589 unit. Sesuai aturan, APK di kendaraan umum tidak diperbolehkan,” ujarnya di Semarang, Selasa (12/2).

Rofiudin menuturkan APK yang ditertibkan tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Bahkan diprediksi jumlah APK yang ditertibkan akan terus bertambah. Sebab, hari-hari ini jajaran Bawaslu di berbagai kabupaten/kota juga masih dalam proses mencopoti APK yang melanggar aturan itu.

Dibalik puluhan ribu APK yang ditertibkan itu, tutur Rofiudin, sebetulnya masih ada APK yang difasilitasi KPU (negara), tapi hingga kini masih ada yang belum dipasang oleh peserta Pemilu.

“Alasan peserta Pemilu tidak memasang APK yang difasilitasi KPU itu berbagai macam, mulai dari tidak memiliki tenaga, tidak ada biaya, masih dalam koordinasi pemasangan dan lainnya,” tuturnya.

Rofiudin menuturkan Bawaslu tidak sembarangan dalam menertibkan APK. Sebelum ditertibkan, lanjutnya, setiap APK akan didata dan dikaji secara bersama-sama untuk menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

Jika kajian itu, dia menambahkan menemukan adanya pelanggaran maka akan ikut dicopot. Sedangkan APK yang tidak melanggar tidak akan dicopot.

Beberapa ketentuan pemasangan APK di antaranya tidak boleh dipasang di pohon, tiang listrik, tempat ibadah, tempat pendidikan, hingga beberapa ruas jalan yang memang harus bebas dari APK.

“Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hal ihwal pemasangan APK ini juga harus mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan di daerah masing-masing,” ujarnya. (rs)

 

* Artikel ini telah dibaca 2 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *