Home > EDITOR'S CHOICE > Heboh Seputar Pemilu Dan Ekonomi Politik Media

Heboh Seputar Pemilu Dan Ekonomi Politik Media

Pemilu serentak yang seharusnya  sudah selesai ketika Komisi Pemilihan Umum(KPU) secara resmi berdasarkan rekapitulasi manual pada 21 Mei lalu mengumumkan hasilnya, namun ternyata hiruk pikuknya belum usai juga. Pasca demo di Bawaslu yang dibumbui dengan berjatuhan korban baik yang meningggal dunia atau pun materiil lainnya, Pasangan 02 pun akhirnya masih memrotesnya serta membawa masalah tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK ), yang berdasarkan UU merupakan upaya terakhir bila terjadi sengketa hasil Pemilu.

Peristiwa konstitusional melalui MK ini sebenarnya merupakan hal yang sah yang biasa dilakukan sesuai dengan perintah UU. Namun, pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan kebijakan ekonomi politik  para pengelola media massa, serta era keterbukaanlah yang seolah menciptakan nuansa hiruk pikuk yang cukup menyita perhatian serta membingungkan masyarakat akar rumput ini terus terjadi.

Selain munculnya para pewarta amatir dengan perangkat media sosial (medsos) serta kepentingan individu dan kelompoknya yang tidak jarang bernuansa hoax serta menyesatkan, seolah tidak mau kalah, media massa, utamanya televisi yang saat ini mulai merasa tersaing oleh youtube, mengkreasi tayangan sedemikian rupa, sehingga memperoleh rating yang tinggi, sehingga segepok iklan pun mengalir sebagai penyambung nyawa narasi diperoleh, di tengah ketatnya persaingan.

Berbagai tayangan dikemas, mulai dari siaran langsung sidang di MK, hingga berbagai diskusi, dialog, bahkan adu opini ditayangkan, sehingga terkesan meninggalkan fungsi utama media,  yang antara lain fungsi  mencerdaskan.

Kita sebenarnya yakin, media tentu berdalih semua sajian yang mereka tayangkan itu adalah demi memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Namun, kenyataan yang sering kita saksikan sebagai bumbu-bumbu tayangan langsung itu adalah bumbu-bumbu opini dari para pihak serta simpatisan yang sedang bersengketa, sehingga bila kita cermati nampak sekali mereka saling membenarkan (justification) pendapatnya masing masing, sehingga membingungkan audience.

Bagi para pengelola media, tentu yang paling mereka harapkan adalah masuknya iklan, karena Pemilu merupakan proses politik yang mempunyai nilai jual informasi yang tinggi. Namun, di sisi lain kalangan awam sering menjadi bingung sembari bertanya -tanya sebenarnya yang menang itu siapa.

Enthropy

Dari sisi komunikasi, sebenarnya informasi itu menjadi informatif, menakala informasi tersebut mampu menghilangkan ketidakjelasan atau kebingungan. Berdasarkan asumsi komunikasi tersebut maka pengumuman KPU yang disebarkan melalui berbagai media sudah jelas, siapa pemenangnya.

Namun karena masih ada sengketa di MK, maka mestinya hasil Putusan MK pada 28 Juni mendatang itulah finalnya. Sayangnya kebijakan ekonomi politik media, serta mudahnya orang menyebar berbagai informasi melalui media sosial lah yang justru membingungkan masyarakat.

Informasi melalui medsos yang pro paslon 01 misalnya, tentu berbagai sajiannya menunjukkan berbagai argument bahwa 01 pasti menang. Pada kelompok medsos lainnya yang pro 02, mereka pun optimis bahwa jagoannyalah yang akan menang.

Sementara media arus utama, terkesan tidak memberikan informasi yang jelas, serta justru menyajikan berbagai berita serta opini model swalayan yang semuanya dimuat dan ditayangkan, sehingga akhirnya membuat masyarakat gundah gulana, meski bila kita cermati sebenarnya yang gundah itu adalah mereka yang suka mengakses berbagai media.

Sebagian besar masyarakat bila kita amati rata-rata mereka telah menganggap selesai proses Pemilu dan mereka pun telah menerima hasilnya. Hasil survei pun menunjukkan hal yang sama. Selain itu mereka tampak secara normal melakukan berbagai kegiatan, dan berbagai pusat keramaian pun telah ramai pengunjungnya.

Independensi MK

Kita tentu sangat memercayai dan menghargai MK, sebagai benteng terakhir pengawal konstitusi para hakimnya tentu akan menjaga kuat integritasnya. Meski beberapa waktu silam MK pernah ternoda dengan justru oleh ulah pimpinannya, namun saat ini MK yang tentu sangat menjaga marwahnya  tampak semakin serius terus berupaya memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadapnya.

Karena itu, dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pemilu tersebut MK tentu hanya akan berpegang pada tugas serta kewenangannya berdasarkan amanat Konstitusi serta UU yang berlaku.  Masyarakat yang mungkin bingung karena ketidaktahuannya terhadap tugas serta wewenang MK, serahkan sepenuhnya kepada lembaga tersebut, sembari terus mencari informasi akurat, apa sebenarnya wewenang serta tugas MK dalam menangani sengketa hasil Pemilu.

Kalau toh ada informasi yang membingungkan, utamanya terkait dengan gugatan paslon 02, sebenarnya sebagian telah pernah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, misalnya Bawaslu dan Kepolisian. MK tentu tidak akan mengambil keputusan yang di luar kewenangannya, karenanya , kita harus memercayainya secara penuh.

Bagi masyarakat awam yang sering mengakses media, utamanya medsos yang membingungkan, maka sebaiknya puasalah medsos lebih dulu hingga 28 Juni menadatang, atau akseslah informasi atau pun tayangan lain yang bermanfaat serta menghibur saja, karena memang hakekatnya berkomunikasi, termasuk dengan mengakses media itu adalah kebutuhan psikologis (psychological needs) yang mutlak diperlukan oleh setiap manusia.

* Artikel ini telah dibaca 118 kali.
Gunawan Witjaksana
Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang. Pengamat komunikasi dan media.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *