Home > HEADLINE > Ganjar Tolak Pemberian Kaos Dari Seorang Pegiat Bus

Ganjar Tolak Pemberian Kaos Dari Seorang Pegiat Bus

SEMARANG[Kampusnesia] – Pegiat angkutan umum Jeffry Yohanes Francisco sempat  bingung, karena niat tulusnya memberi kaos kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditolak, karena pemberian itu gratis.

“Niat saya mau memberi saja, sudah seneng kalau kaos saya dipakai pak Ganjar, lha kok malah jadinya dibeli,” tutur warga Werdomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta itu.

Menurutnya, awalnya melihat percakapan twitter antara Ganjar dan akun penjual sarung batik, Selasa (9/7). Iseng, Jeffry ikut nimbrung menawarkan kaos @ayonaikbis.com. Tak disangka, akun @ganjarpranowo membalas kicauannya. “Kirim kantor. Berapa harganya?,”, tulis Ganjar.

“Saya kaget kok malah mau dibeli. Padahal niat saya bukan mau endorse kaos, tetapi kampanye, mengajak ayo naik bus,” ujar Jeffry saat dihubungi Rabu, (10/7).

Kaos kampanye naik bus itu dibanderol Rp105.000. Ganjar tetap menolak diberi meski Jeffry sudah menjelaskan maksudnya. “Katanya pak Ganjar, ‘Jangan, itu gratifikasi. Saya beli saja ya. Desainnya bagus kok’,” ujarnya.

Sikap itu mencengangkan bagi Jeffry. Sesuatu yang tidak umum bahkan untuk pejabat jaman sekarang. “Top banget. Selain menolak gratifikasi, dia juga menghargai karya orang lain.”

Pengalaman serupa juga pernah dialami Diah Wahyu, pemilik usaha batik bahan pewarna alam asal Purworejo. Hasil goresan batik bermotif banteng miliknya pernah dibeli Ganjar seharga Rp1,5 juta.

Padahal awalnya Diah hendak memberikan batiknya sebagai kenang-kenangan. “Batiknya sudah dikenakan saja senang banget. Apalagi ini dibeli juga. Senang bisa diendorse pak gubernur langsung,” tutur Diah.

Bukan hanya pemberian bernilai ratusan ribu rupiah saja. Ganjar juga pernah menolak pemberian tanaman bonsai seharga puluhan juta rupiah dari Sarno Kosasih, Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Semarang pada Maret 2018 lalu.

Jika dirunut. Sejak menjabat Gubernur pada 2013, Ganjar konsisten menerapkan gerakan antikorupsi. Hal pertama yang digariskan adalah aturan penghapusan gratifikasi untuk pejabat Pemprov Jateng. Dari pemberian sehari-hari dari warga dan pengusaha hingga parsel lebaran.

Hasilnya, sejak 2015 Pemprov Jateng selalu memperoleh penghargaan dari KPK selama empat tahun bertutut-turut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari penghargaan pengendalian gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak, pemerintah daerah dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik, tingkat kepatuhan LHKPN terbaik, hingga penerapan LHKPN terbaik.

“Tradisi saya adalah saya beli saja daripada kamu ngasih. Karena dari situ ada nilai-nilai antigratifikasi dan antikorupsi. Untuk mengurangi potensi suap ya kita beli saja,” ujar Ganjar. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 5 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *