Home > HEADLINE > Penyusunan Alokasi Anggaran Pilkada Harus Libatkan Bawaslu

Penyusunan Alokasi Anggaran Pilkada Harus Libatkan Bawaslu

SEMARANG[Kampusnesia] – Pengalokasian anggaran pengawasan Pilkada di 21 kabupaten/kota di Jateng pada 2020 mendatang harus dilakukan antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu (KPU) serta Bawaslu kabupaten kota.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Rofiudin mengatakan penguatan pengawasan perlu dilakukan Bawaslu untuk mengawal jalannya Pilkada 2020.

Karena, menurutnya, yang paling tahu kebutuhan anggaran ideal untuk perhelatan pesta demokrasi tersebut adalah kedua lembaga tersebut yakni KPU dan Bawaslu.

“Saat ini Bawaslu Jateng mendorong Bawaslu kabupaten/kota untuk terbuka, melakukan penyusunan anggaran yang baik. Agar pengawasan Pemilu 2020 yang rencananya akan digelar September 2020 bisa maksimal,” ujarnya di Kantor Bawaslu Jateng, Selasa (13/8).

Rofiudin menuturkan seperti pelaksanaan pilkada sebelumnya, pernah terjadi ada daerah yang pengawasannya kurang, lantaran penganggarannya tidak maksimal.

“Kami berharap, jangan seperti yang beberapa waktu lalu. Atau ada daerah yang secara sepihak menentukan sendiri anggaran penyelenggaraan dan pengawasan tanpa melibatkan Bawaslu,” tuturnya.

Dengan demikian, lanjutnya, Bawaslu akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemda setempat terkait kebijakan anggaran untuk pengawasan Pilkada.

Seperti diketahui, Perhelatan Pilkada 2020 serentak di Jateng akan diikuti sebanyak 21 kabupaten/kota.

Dimana, Pilkada Jateng 2020 merupakan Pilkada dengan jumlah peserta terbanyak kedua setelah Pilkada Sumatra Utara dengan jumlah 23 Kabupaten/kota.(rs)

 

* Artikel ini telah dibaca 8 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *