Home > HEADLINE > Aliansi Pekerja Kota Semarang Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Aliansi Pekerja Kota Semarang Tolak Kenaikan Iuran BPJS

SEMARANG[Kampusnesia] – Para pekerja yang bergabung dalam wadah Aliansi Pekerja Kota Semarang sepakat menolak rencana kenaikan iuran BPJS dan revisi UU No 13 Tahun 2003, karena akan merugikan dan terkesan semakin memiskinkan kaum buruh.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Zainudin mengatakan gabungan federasi-federasi serikat pekerja di Kota Semarang ini kini mengalami kegelidsahan dan keresahan terkait isu yang berkembang, salah satunya PP 78 terkait dengan upah yang tidak dijalankan seluruhnya, issu revisi UU No 13 Tahun 2003 yang menghilangkan pesangon, status dan lainnya.

“Selain itu, rencana kenaikan BPJS akan berdampak juga pada perusahaan yang semakin terbebani. Kenaikan BPJS akan berpengaruh pada pendapatan buruh yang semakin menyusut” ujarnya dalam audiensi gabungan Federasi-federasi Kota Semarang dengan Ketua Sementara DPRD Kota Semarang Kadarlusman, di ruang serba guna DPRD Kota Semarang, Selasa (10/9).

Senada Waluyo salah satu pekerja anggota serikat pekerja menuturkan pihaknya menolak kenaikan BPJS, karena perusahaan akan semakin berat dan dampaknnya bakal merugikan para buruh.

“Kenaikan BPJS lebih dari 50% yang akan diberlakukan ditengah kenaikan upah buruh hanya 8% itu hanya akan memebratkan para buruh, karena untuk satu kebutuhan sudah sangat mepet, bagaimana dengan kebutuhan lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, Sumartono, konsulat  Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berharap DPRD Kota Semarang dapat mendorong melalui Perda atau PP untuk kesejahteraan buruh.

“Saat ini kami kami konsen sekali mengenai revisi UU No 13 Tahun 2003, karena revisi itu upaya untuk memiskinkan buruh. Kami berharap DPRD Kota Semarang bersama kami mengirimkan surat rekomendasi penolakkan BPJS dan revisi UU No 13 Tahun 2002 ke Pemerintah Pusat karena menyangkut nasib dan hubungan industrial,” ujarnya.

Menurutnya, penolakan revisi UU No 13 Tahun 2003 itu, karena bukan hanya menghilangkan pesangon tapi sangat membahayakan bagi kehidupan para buruh selanjutnya.

PP 78 mengenai upah buruh, lanjutnya, dinilai juga tidak bagus untuk bangsa karena akan terus menciptakan kesenjangan sosial di Indonesia.

“Kenaikan upah tidak bisa disamaratakan dengan prosentasi, karena masing-masing daerah beda nominalnya. Kembalikan pada KHL yang ditingkatkan menjadi 85 item,” tuturnya.

Ketua Sementara DPRD Kota Semarang Kadarlusman memberikan apresiasi atas langkah Federasi yang mengutamakan langkah komunikasi dan koordinasi.

“Sekarang eranya beda. Kita lebih mengedepankan komunikasi dan langkah ini yang kita harapkan sehingga kita bisa menggali dan mendapatkan informasi,” tutur Pilus panggilan akrab Kadarlusman.

Politisi PDIP ini mengatakan mendapatkan banyak informasi yang bisa digali bersama-sama DPRD Kota Semarang.

“Dalam audiensi itu kami banyak mendapatkan informasi dan sementara ini kita tampung keluhan para federasi pekerja di Kota Semarang dan kami akan berusaha menyampaikan ke DPR RI untuk dikaji ulang,” ujarnya. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 4 kali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *