Home > HEADLINE > Alumni Falkutas Hukum Unnes Semarang Tolak Upaya Pelemahan KPK

Alumni Falkutas Hukum Unnes Semarang Tolak Upaya Pelemahan KPK

SEMARANG[Kampusnesia] – Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri (Unnes) Semarang menolak Revisi UU KPK, yang dinilai hanya sebagai upaya pelemahan lembaga yang paling dipercaya oleh publik ini.

Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Muhtar Said SH MH mengatakan negeri ini tidak akan hancur karena bencana atau berbeda, tapi karena moral bejat dan perilaku korupsi yang akan merusak bangsa ini.

Menurutnya, KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik kini berada diujung tanduk, bagaimana tindak Rencana revisi Undang-Undang KPK telah disepakati oleh DPR dalam rapat paripurna 1 5 September lalu, padahal dalam revisi UU KPK dengan jelas bahwa KPK dapat melakukan penyadapan “setelah terdapat bukti permulaan yang cukup” serta harus “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” Pasal 12A, sedangkan Dewan Pengawas dipilih oleh DPR serta wajib melakukan pelaporan setiap tahunya kepada DPR.

“Aturan tersebut sangat kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, bagaimana bisa lembaga pemberantasan korupsi harus meminta izin secara tertulis ketika akan melakukan kewenanganya kepada Dewan Pengawas yang merupakan representasi dari DPR, sehingga akan sangat besar kemungkinan terjadi conflict of interest hal tersebut tentu akan berdampak pada bocornya upaya penyadapan, sedangkan penyadapan sendiri baru dapat dilakukan setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup,” ujarnya, Selasa (10/9).

Upaya itu, lanjutnya, merupakan tindakan nyata untuk melemahkan kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Penyadapan yang saat ini dilakukan oleh KPK pada dasarnya telah dilakukan dengan standar lawful interceptions, dimana penyadapan dilakukan untuk menjadi bukti yang kuat di pengadilan untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana (Makarim 2010:229).

Dia menuturkan analogi sederhananya adalah bagaimana KPK akan melakukan penyadapan untuk mendapatkan bukti yang kuat, sedangkan penyadapan sendiri baru dapat dilakukan ketika telah memiliki bukti permulaan yang cukup serta harus mendapatkan izin dari (representasi) pihak yang akan disadap, sungguh merupakan logika berfikir yang aneh.

Sedangkan Korupsi, dia menambahkan merupakan kejahatan luar biasa yang dilakukan secara sistematis dan tertutup, sehingga diperlukan upaya-upaya khusus dan sistematis pula untuk mengatasinya, namun dalam revisi UU KPK kewenangan dan ruang gerak tersebut dengan nyata telah dikebiri dengan adanya Dewan Pengawas.

Tidak berhenti disitu, tutur Muhtar Said, jangka waktu penyadapan yang dapat dilakukan oleh KPK adalah paling lama tiga bulan terhitung sejak izin tertulis diterima penyidik dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.

Jangka waktu tersebut merupakan waktu yang relatif singkat, perlu diingat bahwa kasus korupsi yang sangat rapi dan rumit membutuhkan jangka waktu yang lama untuk mendapatkan alat bukti yang kuat dan matang, sangat jelas bahwa aturan dalam revisi UU KPK hanya melihat penyadapan sebagai suatu usaha formalitas belaka tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan dan tingkat kerumitan kasus korupsi yang dari waktu ke waktu terus berkembang.

Muhtar Said mengatakan revisi UU KPK sangat jelas merupakan upaya untuk mempersempit ruang gerak KPK dalam melakukan kewenangan penyadapan yang dimiliki, hal itu dapat dibandingkan dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 12, jelas bahwa dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK memiliki kewenangan melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, sedangkan dalam revisi UU KPK, penyadapan hanya dapat dilakukan pada tahapan penyidikan, karena KPK harus memiliki bukti permulaan yang cukup dan mendapatkan izin secara tertulis dari Dewan Pengawas.

Polemik kewenangan KPK terkait dengan penyadapan, dengan jelas merupakan suatu usaha untuk melemahkan usaha KPK untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

“KPK adalah kita dan kita memiliki kewajiban untuk berdiri bersama KPK melawan segala upaya pelemahan terhadapnya,” tutur Muhtar Said.

Oleh karena itu, lanjutnya,  Alumni Falkutas Hukum Unnes Semarang dengan tegas menolak segala upaya pelemahan yang dikalkukan terhadap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). (rs)

* Artikel ini telah dibaca 26 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *