Home > EKONOMI & BISNIS > Pemerintahan Desa Belum Siap Kelola Dana Desa Dari APBN

Pemerintahan Desa Belum Siap Kelola Dana Desa Dari APBN

JAKARTA[Kampusnesia] – Gerakan membangun Indonesia dari pinggiran yang diimplementasikan dengan pengucuran alokasi dana desa dari APBN mulai terkendala  dengan ketidaksiapan pemerintahan desa dalam mengelola dana itu, terutama jika dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ketua umum Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Prof Dr H Hanif Nurcholis MSi mengatakan tatanan pemerintahan desa  yang ada saat ini tetbukti tidak mampu mengimbangi irama dan laju program peningkatan kesejahtetaan rakyat desa yang menjadi bagian dari nawa cita.

“Infrastruktur pemerintahan desa yang ada sekarang ini tidak mampu mengelola dana itu dengan tepat,” ujarnya dalam acara bedah buku yang ditulisnya dengan judul “Pemerintah Desa, Nagari, Gampong, Marga dan Sejenisnya Pemerintahan Tidak Langsung Warisan Kolonial yang Inkonstitusional”  di Aula BPP Kemendagri, Selasa (24/9).

Menurutnya, dari penelitian yang dilakukannya didapati fakta bahwa model pemerintahan desa yang ada sekarang ini  merupakan warisan kolonial, bentuknya kurang strategis dalam  upaya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Agar dapat mewujudkan harapan sebagaimana yang diamanatkan dalam nawa cita itu, lanjutnya, dibutuhkan keberanian pemegang otoritas untuk merevisi regulasi yang ada, terutama  UU Desa .

Fokus perubahannya merestrukturisasi pemerintahan desa dan mengelompokannya berdasarkan kondisi masing-masing desa.

Sebagai ilmuwan administrasi publik, tutur Hanif, melalui buku ini dirinya ingin memberikan kontribusi dengan mengajak seluruh pemangku kebijakan dan kepentingan untuk secara jernih melakukan evaluasi atas langkah  dan kebijakan yang selama ini dijalankan.

Dia menambahkan, melalui buku ini pula  masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi hasil penelitiannya tentang sejarah terbentuknya pemerintahan desa  atau sebutan lain seperti  nagari, gampong, marga, dan sejenisnya, serta perannya dalam kehidupan negara baik saat masa penjajahan maupun era kemerdekaan.

Desa saat ini, tutur Hanif, bukanlah sebuah entitas yang dibentuk sesuai kehendak masyarakat. Tatanan pemerintahan desa saat ini merupakan warisan kolonial yang perlu dirombak agar mampu merespon tuntutan yang ada.

Acara bedah buku dimoderatori Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji  nara sumber uang tampil dan membedah buku ini meliputi Akhmad Muqowam (Wakil Ketua DPD RI), Robert Na Endi Jaweng Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Achmad Chojim (penulis buku Serat Centhini), Nata Irawan (Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri), Irfan Ridwan Maksum Pengamat Administrasi Negara Universitas Indonesia, Sofyan Sjaf (Peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB), Harsanto Nursadi dan  (pakar hukum administrasi negara). (smh)

 

* Artikel ini telah dibaca 45 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *