JAKARTA[Kampusnesia] – Dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma’ruf Amin lima tahun mendatang pemerintah akan mendirikan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES).
Wakil Presiden terpilih Prof Dr KH Ma’ruf Amin mengatakan lembaga ini setingkat menteri, fungsinya untuk mendorong penguatan implementasi ekonomi syariah di Indobesia yang saat ini belum maksimal
“Ke depan kita segera dirikan BPES agar ekonomi syariah dapat tumbuh lebih cepat di Indonesia,” ujar kyai Ma’ruf saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus Majlis Ulama Indonesia (MUI) Jateng bersama MUI Kabupaten/Kota se-Jateng di kediamannya , Jl Situbondo Menteng Jakarta, Senin (30/9).
Menurutnya, hadirnya BPES merupakan aktualisasi komitmen ulama dalam upaya penguatan ekonomi umat yang menjadi spirit untuk mewujudkan arus baru ekonomi Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan.
Kehadiran BPES, lanjutnya, jangan disalahpahami atau dicurigai untuk mengecilkan yang sudah besar atau melemahkan yang sudah kuat. Tetapi hanya menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang sudah kuat atau besar.
Dia menambahkan bidang-bidang yang akan disentuh BPES di antaranya meliputi pengaturan dan pengurusan keuangan syariah, produk halal dalam skala yang lebih makro seperti pengelolaan halal industrial estate trading center halal, zakat, wakaf dan serbaguna.
“Nantinya jika BPES telah hadir di era kepemimpinan Jokowi jilid dua, akan semakin menguatkan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang saat ini dipimpin langsung Presiden RI di mata masyarakat ekonomi syariah internasional. (smh )
