Home > EKONOMI & BISNIS > Wacana Pemekaran Soloraya Jadi Provinsi Sangat Tidak Relevan

Wacana Pemekaran Soloraya Jadi Provinsi Sangat Tidak Relevan

SEMARANG[Kampusnesia] – Wacama pemekaran Soloraya yang berambisi menjadi provinsi yang digulirkan Bupati Karanganyar memperoleh tanggapan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menilai tidak ada urgensinya sama sekali untuk melahirkan provinsi baru.

Bahkan, tutur Ganjar, jika menilik Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), isu pemekaran Soloraya tidak memenuhi syarat.

Dia menilai alasan Bupati Karanganyar itu sangat tidak relevan. Jika yang dipersoalkan adalah perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat di Soloraya, bukan ide pemekaran yang digulirkan, namun peningkatan kinerja pemimpin daerah, terlebih Bupati.

Ganjar pun meminta pemerintah daerah di Soloraya yang menginginkan pemekaran untuk berkaca terkait kinerjanya selama ini. Jangan sampai karena tidak bisa memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi warganya, mereka langsung memunculkan wacana pemekaran wilayah.

“Kalau masalah ekonomi, saya autokritik dong. ‘Jangan-jangan saya yang keliru? Jangan-jangan pemerintah yang keliru?’ Kecuali kalau sudah ganti kepala daerah yang populis hingga konseptor tapi problemnya masih sama,” ujarnya saat berkunjung di Surakarta, Rabu (9/10).

Soloraya itu, menurutnya, sudah luar biasa, sehingga mesti hati-hati menggulirkan isu. Jangan sampai ada orang yang punya interest pribadi memanfaatkan isu semacam ini, seperti ingin jadi gubernur di provinsi baru itu atau ingin berkuasa. Karena berdasarkan pengalamannya semasa jadi anggota DPR RI, ada bupati yang menghendaki pemekaran provinsi lantas mengajukan diri sebagai gubernur. Meskipun ketika awal pengusulan bersumpah tidak ada tendensi pribadi. Ganjar juga mengisahkan saat Brebes Selatan ingin mekar jadi kabupaten sendiri.

“Saya bertanya kepada mereka, ‘Sebutkan 3 alasan kenapa harus ada pemekaran? Mereka jawabannya pelayanan kurang, sekolah yang enggak ada dan lain-lain. Maka itu semua langsung kita dekatkan. Yang butuh pelayanan cepat bisa pakai online, kantor pelayanan kita dekatkan, dan infrastruktur pendidikan juga kita sediakan,” tuturnya.

Menurutnya, wacana Soloraya menjadi provinsi butuh penelitian dan pengkajian lebih dalam dengan melibatkan para pakar. Apalagi untuk pemekaran suatu wilayah ada landasan-landasan aturannya, yakni Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

“Harus ada kajiannya. Persoalan urgen yang mendasari. Kalau perekonomian, luasan daerah itu kurang logis. Kita di Jawa ini luas wilayahnya tidak seberapa jika dibanding Kalimantan, Papua maupun Sumatera,” ujarnya.

Desartada, dia menambahkan merupakan kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia. Pemekaran daerah dikaji dari berbagai aspek strategis dari sudut kepentingan nasional, kepentingan daerah dan kepentingan sosial-ekonomi.

Daerah yang akan dimekarkan juga harus mempunyai rencana dan pengelolaan sumber daya yang baik agar ke depan tidak menjadi beban keuangan Negara, mempunyai potensi ekonomi dan bisa diprediksi potensi Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Soal pemekaran, peneliti dari LIPI Siti Zuhro juga pernah menyampaikan mesti masuk dalam amanat reformasi, pemekaran tidak serta merta digulirkan oleh elit birokrasi.

Dia menekankan perlunya birokrat yang beradab. ”Inilah proses learning by doing yang tidak mudah, karena pemekaran yang katanya mudah menurut teori-teori itu dan sangat bagus diaplikasikan di Indonesia, ternyata menciptakan nafsu-nafsu dan perda bermasalah yang menimbulkan perselingkuhan keuangan hingga negara bangkrut, kualitas pelayanan pas-pasan dan daya saing lokal serta tata pemerintahan yang tidak bagus,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo tidak sepakat dengan ide pemekaran Soloraya menjadi provinsi. Karena ada hal yang lebih urgent dibandingkan wacana tersebut, yakni kerja mensejahterakan masyarakat.

“Uwis, ora usah mikir provinsi. Saiki mikiro menurunkan kemiskinan, stunting, angka kematian ibu melahirkan dan anak. Wes kuwi. Ora usah mikir nggawe provinsi (Sudah jangan mikir (memekarkan) provinsi. Sekarang berpikirlah menurunkan kemiskinan, stunting, angka kematian ibu melahirkan dan anak. Sudah itu saja. Jangan mikir membuat provinsi),” ujarnya.

Wacana pemekaran wilayah Soloraya menjadi provinsi semula digulirkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono. Politikus Partai Golkar itu menilai pemerintah daerah di Soloraya, meliputi Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Solo, dan tiga kabupaten di Jawa Timur,  Magetan, Ngawi dan Madiun, perlu membentuk provinsi baru. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 11 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *