SEMARANG[Kampusnesia] – Para kepala sekolah di Kota Semarang mendukung program road show Walikota Semarang Hendrar Prihadi untuk menangkal penyebarluasan paham radikalisme dan terorisme di lingkungan satuan-satuan pendidikan.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang (DPKS) Dr Drs Budiyanto SH MHum mengatakan tekad Walikota Semarang untuk membebaskan peserta didik di wilayahnya dari ancaman ideologi radikalisme dan terorisme itu didukung penuh oleh para kepala sekolah.
“Pak Hendi panggilan akrab Walikota Semarang itu akan road show ke sekolah-sekolah untuk mengingatkan kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk menolak paham radikalisme dan intoleransi,” ujar Budiyanto dalam acara Perkenalan Ketua DPKS dengan para kepala SMK se-Kota Semarang, di aula SMKN 8 Semarang, Jum’at (18/10)
Menurutnya, langkah upaya Walikota Semarang yang akan melakukan roadshow pencegahan radikalisme dan intoleransi itu tepat sekali, para pimpinan satuan pendidikan di Semarang sangat mendukung progam itu.
Saat ini, lanjutnya, peserta didik mulai dari PAUD hingga SLTA menjadi sasaran perekrutan gerakan radikalisme. Kalau ancaman ini tidak segera ditepis, maka upaya peningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan pendidikan yang bermakna untuk peserta didik di seluruh satuan pendidikan di Kota Semarang akan terganggu.
Padahal saat ini Walikota Semarang tengah bekerja keras untuk mensinergikan organ satuan pendidikan, khususnya SMK dengan dunia industri agar terwujud sinkronisasi antara kebutuhan pemenuhan tenaga kerja dengan kesiapan lulusan SMK dalam memasuki pasaran kerja.
Dia menambahkan penyebaran ideologi terlarang dan sikap intoleransi pasti akan mengganggu berbagai program yang telah dicanangkan dengan baik, selain berpotensi menggoyahkan keutuhan NKRI.
Karena itu, tutur Budiyanto, untuk mensukseskan program Walikota dalam mbentengi peserta didik dari ancaman radikalisme, DPKS mendorong seluruh komite sekolah di Kota Semarang agar berperan aktif dalam mensukseskan program pembersihan intoleransi dan radikalisme di lingkungan satuan pendidikan.
“Jangan sampai kasus pembentangan bendera yang identik dengan simbul HTI di Sragen terjadi di daerah lain di Jateng, termasuk Semarang,” ujarnya. (smh)
