Home > HEADLINE > Ganjar Siap Bereskan Oknum Penegak Hukum Nakal Di Wilayahnya

Ganjar Siap Bereskan Oknum Penegak Hukum Nakal Di Wilayahnya

SEMARANG[Kampusnesia] – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan tegas bakal membereskan oknum penegak hukum jika diketahui bermain-main di wilayahnya, setelah sebelumnya diperingatkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa penegak hukum tidak boleh mencari-cari kesalahan dan dilarang keras mengkriminalisasi kebijakan.

Menurutnya, instruksi dari Presiden kepada Pejabat Pemerintah Pusat dan Forkopimda, Kamis (14/11) di Istana Negara sudah jelas agar seluruh komponen pemerintahan dari Pusat hingga daerah mesti satu jalan untuk menumbuhkan investasi, mereformasi birokrasi, memberantas pungli dan korupsi.

“Jika sebuah proses sudah berjalan dengan baik, tidak boleh ada yang mencampuri. Jika ada para Bupati/Walikota di Provinsi ada yang mencoba menganggu dengan komitmen ini bisa laporkan ke kita,” ujarnya, Jumat (15/11).

Penegak hukum, lanjutnya, juga tidak boleh mencari-cari kesalahan dan tidak boleh mengkriminalisasi kebijakan. Seluruh pimpinan penegak hukum, dari Kapolri, Jaksa Agung hingga Mendagri telah satu tekad bakal menindak tegas jajarannya jika terbukti ada yang nakal.

“Jaksa Agung sudah mengambil langkah, bahkan suratnya sudah beredar pada gubernur bupati dan walikota untuk melaporkan kepada Jaksa Agung, jika ada Jaksa yang nakal. Termasuk Kepolisian sama. Termasuk Pak Mendagri, juga mengatakan bisa laporkan ke kita,” tuturnya.

Menurutnya, untuk di wilayah Jateng selama ini telah terjalin kemitraan antara Pemprov, Polda maupun Kejaksaan untuk menangani oknum penegak hukum yang nakal. Bahkan di antara mereka telah terbiasa saling menyerahkan penuntasan kasus sesuai kewenangannya.

“Kita telah membuat kesepakatan bersama, seluruh persoalan di Jateng bisa dilaporkan ke siapapun dan kita share ke pengampu kewenangan, sehingga bisa diselesaikan dan jika ada konflik antar lembaga kita pimpinan bisa menyelesaikan,” ujarnya.

Dia mengharapkan dengan sinergitas ketiga lembaga itu dapat diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Jateng. Bahkan juga diharapkan jika ada yang menggangu proses keberlangsungan pembangunan di daerah, Bupati maupun Walikota untuk segera melaporkan.

“Forkopimda Jateng bagus, kita bicara pada soal percepatan pembangunan, reformasi birokrasi kita minta dukungan. Pernah ada beberapa kali dan kita selesaikan di Forkopimda beres,” tutur Ganjar. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 5 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *