Home > HEADLINE > Ganjar Ingatkan Tito Jangan Wacanakan Pilkada Tidak Langsung

Ganjar Ingatkan Tito Jangan Wacanakan Pilkada Tidak Langsung

SEMARANG[Kampusnesia] – Ide Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tentang Pilkada langsung mendapat sorotan banyak pihak. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun ikut mengomentari wacana tersebut.

Dia mengingatkan agar Tito hati-hati betul untuk mengubah sebuah sistem. Apalagi, sejarah mencatat bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung pernah dilakukan di Indonesia dan tidak berhasil.

“Sebelumnya kan sudah pernah, dipilih di DPRD. Tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, banyak terjadi suap, jual beli, ada orang yang diumpetin (disembunyikan). Makanya solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi juga kembali akan terjadi jual beli,” ujarnya seusai melepas ekspor hasil pertanian di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Selasa (19/11).

Menurutnya, untuk merubah sebuah sistem harus dilakukan dengan hati-hati dna diingatkan agar kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya.

“Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya kalau mau kembali seperti dulu,” tuturnya.

Dia menuturkan ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama-sama dalam pelaksanaan pilkada langsung. Semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi dan berembug memecahkan problem yang ada.

“Sebenarnya isu ini muncul, problem awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros,” ujarnya.

Bahkan Ganjar sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu, di antaranya dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.

“Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah juga,” tutur Ganjar.

Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian mewacanakan akan merubah sistem Pilkada langsung di Indonesia. Tito mengusulkan agar Pilkada langsung diganti menjadi Pilkada tidak langsung dengan pemilihan kepala daerah melalui perwakilan di DPRD.

Usulan itu dilatarbelakangi karena adanya politik uang yang tinggi selama Pilkada berlangsung. Bahkan usulan tersebut kini memunculkan kegaduhan dan pro kontra di kalangan elit politik dan juga masyarakat. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 3 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *