Home > HEADLINE > Pemprov Jateng Upayakan Lengkapi Fasilitas Untuk Penuhi Kebutuhan Buruh

Pemprov Jateng Upayakan Lengkapi Fasilitas Untuk Penuhi Kebutuhan Buruh

SEMARANG[Kampusnesia] – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 35 Kabupaten Kota dijetang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan rata-rata kenaikan upah sebesar 8,57% di atas ketetapan Kemenaker yang hanya 8,51%.

Tak hanya soal upah gaji, Pemprov Jateng juga telah memberikan sejumlah fasilitas kepada buruh, di antaranya transportasi murah dengan tarif Rp1000 berupa moda transportasi umum Trans Jateng dan sejumlah rusunawa.

Bahkan saat ini, sudah ada tiga Koridor Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng yang beroperasi dengan rute Semarang-Bawen, Purwokerto-Purbalingga dan Semarang-Kendal dan segera menyusul beberapa jalur lain segera dibuka.

Sedangkan sejumlah rusunawa khusus untuk buruh juga sudah dibangun di provinsi ini, di antaranya Rusunawa Jrakah Kota Semarang, Rusunawa Gedanganak Kabupaten Semarang, Rusunawa Tempuran dan Gunung Pring di Magelang serta Rusunawa Mojosongo di Boyolali.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sebenarnya banyak buruh yang menuntut upah tinggi karena ada banyak persoalan di belakang mereka, selain kebutuhan hidup dan lainnya.

“Saya tanya, apa problemnya?. Ternyata soal kesehatan, perumahan, transportasi, pendidikan menjadi faktor utama. Maka negara harus hadir dan melakukan intervensi,” tutura Ganjar di Semarang (22/11).

Menurutnya, untuk mengelola kesehatan, saat ini sudah ada BPJS yang mengcover para buruh dan sudah diusulkan, agar iuran BPJS kelas tiga tidak dinaikkan Pemerintah Pusat.

Sementara untuk pendidikan, sudah ada program pemerintah yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan. Mereka yang benar-benar kurang mampu, didorong agar mendapatkan fasilitas itu.

“Soal transportasi dan perumahan juga sudah kami dorong. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian PUPR dan BPJS untuk memperbanyak perumahan untuk buruh. Saya juga sudah minta ke Kementerian Perhubungan untuk penambahan bus BRT sebagai subsidi kami ke buruh tentang transportasi murah dan nyaman,” ujarnya.

Tak hanya penyediaan fasilitas fisik, hal non fisik juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah menjaga inflasi di Jateng agar tidak tinggi, sehingga harga kebutuhan pokok dapat selalu stabil.

“Inflasi ini selalu kami jaga agar tetap stabil. Berbagai sistem sudah kami buat termasuk aplikasi Sihati untuk memantau perkembangan harga di pasaran dan memastikan stok aman dan tetap terjangkau,” tuturnya.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemprov Jateng tersebut cukup diapresiasi oleh para buruh. Meski belum optimal dan belum dapat mengcover seluruh kebutuhan buruh yang ada, namun langkah tersebut dinilai sudah progresif.

“Itu langkah yang bagus, namun fasilitas-fasilitas semacam itu harus ditambah,” tutur Sekertaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jateng, Syariful Imaduddin.

Senada Ketua DPD KSPN Kota Semarang Heru Budi Utoyo mengatakan  ke depan yang diharapkan buruh adalah rumah murah.

Menurutnya, pembangunan rumah murah untuk buruh sangat penting agar para buruh tidak harus membayar sewa setiap bulannya. Dengan rumah murah itu, buruh dapat mencicil sebagai rumah milik sendiri.

“Penambahan trayek Trans Jateng juga harus diperluas sampai ke seluruh akses perusahaan dimana buruh bekerja. Agar ke depan buruh dapat memanfaatkan fasilitas itu dan tidak perlu mengeluarkan cost lebih besar untuk transport,” ujarnya. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 18 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *