Home > HEADLINE > Ganjar Bakal Cabut Izin Sekolah Yang Masih Gaji Guru Di Bawah UMK

Ganjar Bakal Cabut Izin Sekolah Yang Masih Gaji Guru Di Bawah UMK

SEMARANG[Kampusnesia]   –  Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bakal mengeluarkan  kebijakan strategi,  jika Pemkab, Pemkot maupun yayasan pendidikan di wilayahnya tidak mentaati instruksi tentang perbaikan gaji guru honorer setara UKM akan memberikan sanksi.

Sebelumnya instruksi telah diterbitkan kepada bupati/walikota untuk menepati gaji guru honorer setara UMK yang berlaku, Bahan kini Ganjar menginginkan agar seluruh sekolah swasta di bawah kelola yayasan melakukan hal sama.

Menurutnya, sudah semestinya guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri menerima upah sesuai UMK. Untuk guru honorer SMA, SMK maupun SLB yang dikelola Pemprov sudah mendapatkan hak itu, namun untuk SMP dan SD yang dikelola Pemkab atau Pemkot belum seluruhnya menepati itu.

“Malu dong kalau kita mewajibkan swasta menggaji sesuai UMK sementara kita tidak melakukan,” ujarnya di hadapan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Jateng, di puncak peringatan Hari Guru Nasional, Sabtu (7/12) di Balairung Universitas PGRI Semarang.

Tentang pemenuhan hak para guru. Kepada ribuan guru yang hadir, Ganjar menanyakan perlukah guru-guru sekolah swasta mendapatkan perlakuan serupa?.

“Perlukah yayasan menggaji guru minimal UMK? Kalau tidak, tidak kita beri izin,” tuturnya.

Sementara agar kabupaten dan kota melaksanan instruksi itu, Ganjar bakal mengawal penganggaran pendidikan di kabupaten maupun kota.

Dia menuturkan kalaupun tidak bisa memenuhi sampai UMK, setidaknya gaji guru honorer tidak hanya sebesar Rp300.000 atau Rp400.000.

“Kita akan bicara dengan Kemendikbud, Kemenpan dan Kemendagri agar mengawal penganggaran dari kabupaten untuk bisa memenuhi itu,” ujarnya.

Pengawasan gaji guru baik sekolah negeri maupun swasta tersebut masuk salah satu bahan evaluasi sekolah. Untuk evaluasi tersebut, Pemprov Jateng akan menjalin kerja sama dengan PGRI Jateng.

“Setiap hari saya debat dengan buruh soal Kebutuhan Hidup Layak (dasar penetapan UMK). Lha ini masih ada guru gajinya kok jauh di bawah buruh. Sesudah itu, kita bicara guru sebagai penggerak bangsa. Kan lucu,” tutur Ganjar.

Dengan menggandeng organisasi guru tersebut, diharapka perbaikan sistem pendidikan di Jateng semakin menunjukkan trend positif. Selain itu sudah semestinya dunia pendidikan, di provinsi ini khususnya memiliki big data.

“Dengan demikian, perlu disiapkan sistem informasi sekolah yang mendata jumlah sekolah, guru, siswa dan fasilitasnya. Termasuk perkembangan pendidikan setiap tahun. Jadi semua bisa dibaca di situ,” ujarnya. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 103 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *