Home > EDITOR'S CHOICE > Apa Salahnya Politik Dinasti

Apa Salahnya Politik Dinasti

 

Oleh : Drs Pudjo Rahayu Rizan MSi, lulusan Magister Administrasi Publik Undip, pengajar tidak tetap STIE Semarang dan STIE BPD Jateng

Menjelang Pilkada serentak 2020 yang bakal digelar September mendatang kini semakin hangat dibicarakan publik terutama tentang politik dinasti. Pro dan kontra bermunculan. Apakah salah politik dinasti. Apakah menggangu demokrasi. Apakah ada yang dirugikan. Mungkin masih banyak pertanyaan dibenak publik.

Paling hangat dibicarakan publik, terutama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sangat menarik perhatian lantaran langkahnya cukup kontroversial. DPC PDIP Surakarta sesuai kewenangan dan mekanisme partai sudah memutuskan mengajukan pasangan Achmad Purnomo, petahan Wakil Walikota, dan Teguh Prakosa anggota DPRD Surakarta, dua-duanya kader PDIP yang diusung sebagai bakal calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Solo.

Memang keputusan DPC PDIP Surakarta belum final, karena keputusan akhir ada pada DPP PDIP. Peluang Gibran masih terbuka, disini sudah nampak aroma politik dinasti. Menghadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sudah mendaftar sebagai bakal calon Walikota Surakarta, lewat DPD PDIP Jateng. Langkah Gibran tidak keliru, mekanisme penjaringan di PDIP memungkinkan. Bisa mendaftar lewat DPC, DPD maupun DPP PDIP. Bisa dibayangkan seandainya Gibran bukan putra Presiden.

Tidak hanya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, tetapi menantunya, Boby Nasution juga ikut mendaftar sebagai bakal calon Walikota Medan.

Apakah langkah Gibran dan Boby salah, apakah menggangu demokrasi, apakah ada yang dirugikan. Sebetulnya penjelasan Joko Widodo (Jokowi) sudah jelas. Tersirat bahwa mereka tidak salah, tidak menggangu demokrasi apalagi merugikan orang lain.  Dalam penjelasan, jabatan walikota bukan penunjukkan, melainkan kompetisi. “Ketika kompetisi, bisa menang dan bisa kalah, karena ini dipilih rakyat bukan ditunjuk”.

Apakah Salah Politik Dinasti

Pelarangan terhadap seseorang, kebetulan anak dan menantu Presiden juga mempunyai hak untuk dipilih, mencalonkan  sebagai walikota kebetulan bagian dari dinasti politik tertentu, langkah ini melanggar hak politik seseorang sehingga bertentangan dengan asas demokrasi. Apa salah.

Maka Mahkamah Konstitusi (MK) menilai pelarangan dimaksud bertentangan dengan konstitusi sehingga politik dinasti dihalalkan melalu putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015. Larangan keluarga tertentu untuk mencalonkan diri bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebetulnya politik dinasti sudah dikenal dan menggejala sebelum Indonesia merdeka.

Bisa terlihat ditingkat desa, pada suksesi kepemimpinan pemilihan kepala desa lumrah diwarnai politik dinasti. Walau tetap dengan pemilihan langsung, calon yang ikut kompetisi berasal dari dinastinya, seperti istri, anak atau kerabatnya.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan warganya. Demokrasi memungkinka warga negara berpartisipasi, bisa langsung atau lewat perwakilan. Kesetaraan dalam demokrasi mencakup kondisi politik, ekonomi sosial, dan budaya.

Apakah Menggangu Demokrasi

Pada konteks politik dinasti, pemaknaan demokrasi menimbulkan dua pemahaman yang saling bertentangan, yaitu politik dinasti dinilai tidak bertentangan dengan demokrasi, tetapi di sisi lain hal itu kerap melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi. Pertanyaannya, apakah politik dinasti mengganggu demokrasi

Politik dinasti sudah menggejala sejak lama. Semakin jelas pada era kerajaan yang memang kekuasaan turun temurun sebagaimana tradisi lama kerajaan di Indonesia. Fenomena pemilihan kepala desa secara langsung, politik dinasti juga menjadi hal yang lumrah. Dipilih secara langsung, peranan ke-dinasti-an tetap berjalan, walaupun dengan proses demokrasi. Bahkan memasuki era reformasi yang merubah memperoleh kekuasaan dengan demokrasi, pemilihan langsung, praktik politik dinasti benar-benar menggejala.

Pertanyaan apakah politik dinasti mengganggu demokrasi ? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Mengganggu demokrasi karena prakti-praktik politik dinasti cenderung mempengaruhi proses yang mestinya demokratis, menjadi tidak demokratis karena campur tangan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, kekuatan, pengaruh dan infrastruktur politik. Bungkusnya demokrasi tetapi isinya, tidak demokratis.  Jaman kerajaan menentukan pemimpin berdasarkan pewarisan ditunjuk langsung, sekarang mencari kepala daerah lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga elite kekuasaan lewat institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Patrimonialistik dibungkus dengan jalur prosedural.

Politik dinasti ditengarai bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang berproses di Indonesia akan melemahkan demokrasi. Kenapa ?. Karena politik dinasti, cenderung  mengabaikan kompetensi dan rekam jejak. Gibran sempat dimasalahkan karena ada persyaratan minimal sudah tiga tahun menjadi kader partai. Publik paham betul bahwa Gibran memiliki kartu tanda anggota PDIP ketika dalam proses mencari rekomendasi. Diakui atau tidak, politik dinasti bisa mengebiri peran masyarakat dalam menentukan pemimpin. Apalagi ada signal dari petinggi PDIP bahwa DPP, khususnya Ketua Umum memiliki hak prerogratif yang wewenangnya mutlak.

Pada konteks ini, baik Gibran maupun Boby sama-sama belum memiliki jam terbang didunia politik. Namun begitu regulasi tidak ada pasal yang melarang mereka menggunakan hak sebagai warga negara untuk ikut kontestasi di Pilkada. Sebetulnya mereka berdua juga memiliki beban moral yang berat justru karena aroma politik dinasti sangat kental. Siapa yang tidak tahu kalau mereka adalah anak dan menantu Presiden. Maka ada ungkapan, menang tidak membanggakan, biasa-biasa saja, wajar, lumrah. Tapi kalau kalah menggangu reputasi orang tuanya. Sinyalemen inilah yang menjadi spekulasi publik bahwa ada campur tangan kekuasaan. Baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagai penutup, paling tidak ada tiga aspek untuk melihat secara bijak dikaitkan dengan politik dinasti. Pertama secara yuridis formal tidak ada regulasi yang melarang seseorang untuk menggunakan hak politiknya dikaitkan dengan keluarga atau dinasti. Berarti politik dinasti tidak melanggar aturan

Kedua secara filosofi, harapannya kehidupan demokrasi ke depan akan lebih baik. Walau ada aroma politik dinasti. Ketiga, secara sosiologis, apakah masyarakat, publik secara umum menerima dan tidak mempermasalahkan adanya politik dinasti. Ini akan dijawab oleh pemilih, apakah pilihannya akan jatuh pada calon yang dikategorikan berdasarkan politik dinasti ?. Kalau Gibran dan Boby menang dalam Pilkada, berarti mayoritas pemilih menghendaki. Kalau kalah berarti mayoritas pemilih tidak menghendaki.

* Artikel ini telah dibaca 24 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *