Home > EDITOR'S CHOICE > Mencari Kepala Daerah Ideal

Mencari Kepala Daerah Ideal

Oleh: Drs Pudjo Rahayu Risan

Pilkada serentak bakal siap bergulir lagi pada September 2020, sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019. Jumlahnya sangat fantastis, memilih secara langsung 270 Kepala Daerah, terdiri 9 Propinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Lebih banyak dibanding Pilkada serentak yang digelar 27 Juni 2018 yang hanya memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 171 daerah terdiri 17 Propinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.

Di wilayah Jawa Tengah, Pilkada 23 September 2020 mendatang sebanyak 21 Kepala Daerah dari 35 daerah, terdiri tiga Walikota dan Wakil Walikota serta 18 Bupati dan Wakil Bupati.

Sepanjang regulasinya tidak berubah, muara dari Pilkada serentak 23 September 2020, akan serentak pula bertemu pada 2024. Hal ini akan bersamaan dengan Pemilihan Umum (Pileg)  dalam rangka memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pasca pemilu serentak 2019.

Pertanyaan besar, apakah signifikan antara energi yang dikeluarkan dengan hasil Kepala Daerah yang ideal. Energi yang dikeluarkan terdiri dari biaya, tenaga, pikiran, perhatian, waktu dan tidak tertutup kemungkinan berdasarkan pengalaman Pilpres 2019 jiwa menjadi taruhannya. Bahkan berpotensi konflik horizontal. Antara harapan dan kenyataan, jangan sampai tidak signifikan.

Sudah menyedot dana dari APBD yang besar, tenaga, pikiran, perhatian, waktu, ternyata menghasilkan Kepala Daerah tidak seperti yang diharapkan, apalagi ideal. Jauh dari harapan. Kepala Daerah yang terpilih tidak sepenuhnya memikirkan kemajuan daerah, tidak menepati jani – janjinya dan lupa mensejahterakan masyarakatnya, bahkan terjerat kasus hukum karena korupsi.

Cara Cerdas Pilih Kepala Daerah

Semua warga Negara Indonesia yang sudah memiliki hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, dapat menjalankan hak dan kewajiban secara demokratis sebagai pemenuhan dari salah satu elemen penting Hak Azasi Manusia. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum yang telah dilaksanakan di Indonesia terdiri atas tiga jenis, yaitu (1) Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota/Kabupaten, (2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan (3) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Karena memilih adalah hak konstitusi sekaligus pemenuhan HAM, maka kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Memilih Kepala Daerah, harus benar – benar cerdas dan bertanggung jawab, karena akan memimpin selama lima tahun ke depan. Lima menit  memiih akan menentukan masa depan selama lima tahun.

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh calon pemilih dengan harapan menghasilkan Kepala Daerah yang berkualitas.

Pertama, anti politik uang (money politic) artinya, pemilih yang menentukan pilihannya tidak karena motif imbalan materi atau menerima suap sejumlah uang atau pun bentuk material lainnya dari pihak atau paslon tertentu. Disini pilihannya didasarkan atas ketajaman dan kejernihan hati nuraninya. Tidak tergoda iming-iming sejumlah uang bagi pemilih tipe ini, hak yang mendasarkan secara politik tidak bisa diukur dengan uang atau materi lain. Hati nurani yang berbicara, apalah artinya sejumlah uang dibanding dengan hak konstitusi sekaligus hak yang sangat azasi. Tidak mengenal serangan ”fajar”.

Kedua, walau anti politik uang, namun tidak asal pilih. Hak suara diberikan secara selektif, visi, misi dan platform yang diusung partai/koalisi partai dan calon kepala daerah, menjadi pertimbangan utama untuk memutuskan akhir pilihannya,  sehingga hanya calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi yang logis dan ”membumi” yang dipilih. Ibarat pengiklan, pasti yang ditonjolkan hal – hal yang menggiurkan. Bila perlu ada aroma kebohongan publik. Karena tipologi calon seperti itu biasanya akan menggiring opini publik dengan jebakan janji-janji politik yang berlebihan serta abai terhadap realitas di lapangan.

Ketiga, ada standar yang bisa digunakan untuk menyikapi apa yang di”dijual” oleh kandidat dan tim suksesnya. Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy.  Tangible, artinya apa yang disampaikan nyata, konkrit bisa dilakukan pada saatnya memimpin. Reliability artinya, Kandidat Kepala Daerah yang berkompetisi layak diandalkan memimpin daerahnya. Keandalan pada aspek bertipe penerobos (breakthrough leadership).

Disebut sebagai penerobos (breakthrough ), karena Kepala Daerah model ini mempunyai kemampuan untuk membawa perubahan yang luar biasa (extra-ordinary) bukan Kepala Daerah yang biasa – biasa saja. Terobosan terhadap daerahnya dengan jalan, memperbaiki kembali (reinvent) mental dan karakter bawahan, dan perbaikan kelembagaan secara menyeluruh.  Tipologi Kepala Daerah semacam ini mampu jadi pengungkit proses penciptaan inovasi, meninjau kembali struktur, proses dan nilai-nilai kedaerahan (local wisdom) agar lebih baik dan lebih relevan.

Responsiveness artinya, tanggap, respon, terhadap apa yang diinginkan masyarakatnya. Apa yang tidak diinginkan oleh masyarakatnya, sepanjang menuju kebaikan. Assurance artinya, melindungi masyarakat dari sesuatu yang sering bahkan pasti terjadi seperti bencana alam dan kesehatan bahkan sampai kematian. Menghapus istilah “orang Miskin” tidak boleh sakit.

Empathy artinya, Kepala Daerah dengan kemampuan mengajak orang lain  menciptakan keinginan untuk menolong sesama, mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan.

Keempat, memilih Kepala Daerah bukan berdasarkan agama atau suku. Tapi berdasarkan kualitas yang dimilikinya. Seperti kapabilitas, menunjukan kemampuan diri Kandidat baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan rekam jejak (track record) pendidikannya maupun sikap dan perilakunya selama ini, karena pemimpin yang baik tidak akan muncul tiba-tiba tetapi melalui proses yang panjang. Aksestabilitas, menunjukan tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin yang terlihat dari dukungan yang bisa dilihat. Kompatabilitas, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari pengikutnya. Pada saatnya tidak menjadi raja kecil di NKRI.

Kelima, bisa menjadi pertimbangan dengan mengadopsi falsafah Jawa untuk mencari jodoh dalam perkawinan. Ini mencari “jodoh” untuk memimpin, yaitu Bibit, Bobot, Bebet. Bibit, memiliki makna biji, sama dengan orang menanam tanaman, harapannya akan muncul Kepala Daerah yang berkualitas. Bobot, memiliki makna kualitas pribadi baik sikap dan perilaku juga intelektual serta berpendidikan. Bebet, memiliki makna garis keturunan.

Berdasarkan pengalaman, Kepala Daerah yang terpilih lebih karena popularitas, akseptabilitas, elektabilitas dan karena kekerabatan yang terkenal dengan politik dinasti. Sepanjang ditambah dengan memiliki kapasitas, kompetensi dan kredibilitas, mengapa tidak.

Drs Pudjo Rahayu Risan, MSi, Magister Kebijakan Publik Undip, Dosen tidak tetap STIE BPD dan STIE Semarang

 

* Artikel ini telah dibaca 23 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *