SEMARANG[Kampusnesia] – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bukan persoalan besaran nominal atau persentase saat mengusulkan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Pemerintah Pusat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis lalu (30/4).
Di masa pagebluk ini, menurut Ganjar salah satu kekuatan besar yang dimiliki negara ini mesti turun gunung, yaitu para ASN.
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan merelokasi dan merealokasi anggaran untuk penanganan agar semakin banyak masyarakat diselamatkan. Bahkan di level provinsi, anggaran sebesar Rp 2,2 triliun dialokasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Apakah itu cukup?. Sementara belum ada satu pakar pun yang bisa memastikan berakhirnya pagebluk Covid-19 ini.
“Saya khawatir, yang diprediksi Juni akan selesai, justru di Jateng baru sampai puncak, apalagi seperti yang disampaikan Pak Yuri dari Gugus Tugas, Semarang bisa jadi epicentrum baru. Karena transmisi lokal telah terjadi,” ujar Ganjar, Sabtu (2/5).
Dia menuturkan semua pihak mesti turun tangan untuk menambal kemungkinan kekurangan dalam penanganan Covid-19, dari sisi anggaran salah satunya. Karena untuk skala nasional dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Sebagai gambaran, untuk sekelas Jawa Tengah saja, harus menyisir anggaran sebesar Rp 2,2 triliun.
Ganjar menilai salah satu kekuatan yang bisa memberi kontribusi sangat besar pada sisi itu adalah Aparatur Sipil Negara.
“Pada Musrenbang lalu saya usulkan agar ada pemotongan gaji atau pendapatan yang bisa kita berikan kepada rakyat. Nah bagaimana sensitivitas bisa kita berikan dalam kondisi seperti ini?,” tuturnya.
Dia mengharapkan dari pemotongan gaji ASN adalah spirit berbagi saat negara dalam kondisi krisis, sehingga dalam Musrenbang tersebut, untuk pemotongan gaji ASN bisa mengambil contoh ASN golongan tiga. Dengan penyebutan contoh tersebut, diharapkan seluruh ASN apapun golongan dan jabatannya terketuk untuk berempati lebih.
“Sebenarnya bukan soal golongannya, bukan persentasenya. Kalaulah soal gradual bisa dilakukan, dimulai saja dari pejabatnya dulu. Maka tadi ada yang nanya, gubernur berani tidak gajinya dipotong 85%. Maaf, untuk gaji tidak pernah saya ambil sejak 2013, saya kembalikan,” ujar Ganjar.
Bahkan, lanjutnya, jangankan sekedar gaji, seluruh pendapatnya pun siap dipotong untuk penanganan Covid-19. Dengan asumsi jika seluruh kepala daerah, bahkan sampai pusat juga punya komitmen seperti itu pasti akan memberi energi positif pada penanganan Covid19 dan akan diikuti oleh jajarannya.
Ganjar mengatakan dengan langkah demikian betapa banyak kebutuhan masyarakat yang bisa tercukupi.
“Ini untuk menunjukkan komitmen, tidak perlulah kita bicara satu tahun, tapi satu bulan, dua atau tiga bulan itu sudah bagus kita untuk mengkontribusikan itu. Maka problem yang ada dimasyarakat bisa diinsert dengan rasa kemanusiaan dan persatuan yang kita miliki, maka masyarakat bisa merasakan kita hadir,” tuturnya.
Meski ada yang sepakat, Ganjar pun tidak memungkiri ada sebagian pihak yang menolak usulannya tersebut. Pemerintah Pusat pun juga belum memberi tanggapan untuk hal itu. Tapi karena sebagai masukan diharapkan usulan itu dipertimbangkan betul-betul agar jadi pemicu semangat untuk berempati dalam kondisi yang unpredictable.
“Empati intinya. Dan kita tunjukkan profesionalisme. Jangan lagi nanti bicara soal distribusi yang repot. Kan yang ngurus data kita, tugas dan kerjaan kita. Maka ayo tunjukkan itu. Kita tunjukkan bahwa kita profesional. Artinya sensitivitas ini mesti kita bangun sebagai anak-anak bangsa secara bersama-sama,” ujarnya. (rs)
