SEMARANG[Kampusnesia] – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pemerintah Pusat tidak kaku dalam program penyaluran bantuan sosial, mengingat penerapan di lapangan sangat sulit dan berpotensi menimbulkan permasalahan.
“Persoalan bansos ini sudah menimbulkan geger genjik. Di kalangan bawah sudah ribut-ribut sampai sejumlah pimpinan daerah merasa dibentur-benturkan. Ini sudah terjadi, sampai ada satu kades di Jateng yang viral gara-gara ini,” ujar Ganjar kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo saat rapat terbatas melalui video conference, Minggu (3/5).
Hadir dalam rapat itu, jajaran Dirjen dari sejumlah kementerian dan Gubernur se- Jawa-Bali.
Dia meminta pemerintah pusat tidak kaku dalam implementasi penyaluran bantuan, ada keluwesan yang diberikan kepada daerah dalam penyaluran sejumlah bantuan itu, mengingat di lapangan cukup rumit.
“Misalnya begini, ada warga yang sudah dapat PKH, menanyakan apakah masih bisa memperoleh bantuan lain. Sesuai undang-undang kan tidak boleh, tapi nyatanya masih kekurangan,” tuturnya.
Kasus lain, lanjutnya, di Banyumas ada seorang kepala desa yang mengatakan sudah mendata 300 warganya yang berhak mendapatkan bantuan dari Pemerimntah Pusat. Dari data itu, yang turun dan mendapatkan bantuan hanya 200 orang. Ironisnya, 200 orang itu beda dengan data yang diusulkan.
“Atau barangkali ada masyarakat yang berebut untuk dapat bantuan tunai yang Rp600.000 mereka tidak mau yang Rp200.000. Ini kan jadi persoalan dan itu membuat kami di bawah kesulitan,” ujarnya.
Dengan demikian, Ganjar mengusulkan agar Pemerintah Pusat bisa memberikan keluwesan. Bantuan-bantuan yang ada itu, silahkan semuanya dipasrahkan kepada Kepala Desa masing-masing.
“Alangkah indahnya apabila bantuan sosial ini diselesaikan di level desa. Kami serahkan pada Kades, silahkan gunakan sesuai kriteria dan dengan lokalitas yang ada. Tentu kami baik dari Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/Kota memberikan pendampingan,” tuturnya.
Menurutnya, bantuan-bantuan yang diterima desa itu bisa jadi dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan untuk lumbung pangan. Nantinya, lumbung pangan itu dapat dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Termasuk penerapan kartu Prakerja, kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online. Apalagi sudah terjadi, kalau pendaftaran hanya mengandalkan satu sistem, itu pasti akan berjubel,” ujarnya.
Tak hanya soal itu, Ganjar juga mengomentari soal masih banyaknya pemudik yang keluar dari Jabodetabek. Menurutnya, daerah yang telah menerapkan PSBB, harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan.
Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo menanggapi serius. Bahkan meminta Ganjar untuk segera mengirimkan surat permohonan kepada Gugus Tugas Psat agar segera bisa direalisasikan.
“Ini usulan bagus dari Jawa Tengah. Bisa tidak pak Ganjar segera buat surat ke gugus tugas, nanti tembusannya ke Kemensos soal keluwesan bantuan sosial, agar segera ditindaklanjuti,” tutur Doni.
Dia juga meminta agar seluruh daerah melakukan inovasi serta terobosan dalam penanganan Covid-19. Berbagai upaya harus dilakukan agar penangnanan Covid-19 bisa efektif. (rs)
