SEMARANG[Kampusnesia] – Pimpinann Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah tidak akan mengoperasikan sejumlah posko mudik dan Lebaran 2020 ditengah pandemi Covid-19.
Ketua PW GP Ansor Jateng, Sholahudin Aly mengatakan karena tidak ada agenda mudik pada Lebaran tahun ini, maka Ansor Jateng tidak membuka posko mudik dan Lebaran di tempat-tempat strategis maupun di titik – titik rawan yang dilalui arus mudik.
“Selain kebijakan pemerintah yang meniadakan mudik pada tahun ini, kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi pertimbangan kenapa kami tidak membuka posko,” ujar Gus Sholah panggilan akrab Sholahudin Aly itu, di Semarang, Selasa (12/5)
Menurutnya, dengan tidak dibukanya posko Lebaran atau mudik itu, PW GP Ansor dalam rapat koordinasi (rakor) PW – PC GP Ansor se-Jateng pada Senin malam (11/5) mengambil keputudan untuk mengoptimalkan potensi inti Ansor yakni Banser dalam kegiatan aksi kemanusiaan yang lain.
Saat ini, lanjutnya, Ansor Jateng membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Covid-19 di tiap wilayah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, tugasnya mengawal hak-hak warga miskin terdampak dalam mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
Dia menambahkan Satgas khusus Ansor hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan dan mengadvokasi warga miskin terdampak di Jateng dalam memperoleh bansos yang dijanjikan pemerintah.
Selain itu, tutur Gus Sholah, Satgassus juga bertugas mencari upaya dan terobosan untuk mendukung penguatan aktifitas warga rentan ekonomi agar tetap bisa bertahan dan mempelopori gerakan ketahanan pangan di akar rumput.
Kepada pihak eksternal diharapakan agar kehadiran Satgassus ini jangan disalahpahami dan dicurigai, karena selain ingin memastikan agar bansos termasuk BLT bisa tepat sasaran juga untuk mengantisipasi agar proses penyalutan bantuan ini berjalan lancar.
Menurutnya, kalaupun ada persoalan bisa cepat diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan. Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi, dalam setiap kegiatan penyaluran BLT seringkali memunculkan kegaduhan karena kurang validnya data penerima bantuan.
“Warga yang mampu mendapat BLT, sementara warga yang tidak mampu malah tidak mendapat bagian. Kali ini tidak boleh terjadi lagi,” tuturnya.
Warga miskin terdampak harus mendapat haknya, sebaliknya mereka yang tidak berhak jangan sampai memperoleh bansos.
“Satgassus Ansor akan memantau dengan ketat, jangan ada yang main-main tentang data di era pandemi Covid-19. Warga yang merasa tidak diperlakukan secara adil silahkan melapor ke Satgassus Ansor terdekat,” ujarnya.
Satgassus Ansor akan bergerak cepat membantu menyelesaikan masalah jika mendapatkan temuan ganjil dan aneh terkait dengan penyaluran bansos ditengah pandemi Covid-19. (smh)
