Home > EKONOMI & BISNIS > Pemkab Rembang Kembali Pertahankan Penilaian WTP

Pemkab Rembang Kembali Pertahankan Penilaian WTP

REMBANG[Kampusnesia] – Pemkab Rembang mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2019.

WTP itu, diumumkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melalui zoom meeting dengan Bupati Rembang di Aula lantai 4 Kantor Bupati Rembang, Selasa (19/5).

Bersamaan dengan itu diserahkan juga LHP LKPD tahun Anggaran 2019 kepada bersama tiga kabupaten/kota lainnya meliputi Kabupaten Banyumas, Kota Tegal dan Kota Magelang.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan opini WTP yang diterima Kabupaten Rembang merupakan penghargaan kedua, yang sebelumnya diterima pada tahun lalu.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua OPD yang sudah bekerja dengan baik, sehingga di dalam pemeriksaan BPK, alhamdulillah tadi sudah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya usai penyerahan LHP BPK RI itu.

Selain itu, lanjutnya, ini sejarah bagi Rembang, untuk opini WTP yang kedua, pada 2018 dan 2019. Artinya, di dalam pengelolaan keuangan ini sudah memenuhi standar-standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurutnya, dengan adanya WTP ini tidak lepas dari perjuangan selama 1,5 tahun terhadap pencatatan aset senilai Rp1,3 triliun, di dalam pencatatan dan keberadaan barang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan bersangkutan.

Ketua DPRD Rembang Majid Kamil MZ menuturkan opini WTP yang diterima Kabupaten Rembang menjadi bukti jika Pemkab Rembang sudah mengelola keuangan daerah dengan baik.

“Khusus kepada Pemkab Rembang, saya mengucapkan selamat dan terima kasih sudah mengelola keuangan daerah dengan baik sehingga memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian,” tuturnya.

Kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan bimbingan dan arahan kepada Pemkab Rembang untuk selalu menyusun LKPD dengan prinsip-prinsip kaedah akuntansi pemerintah daerah yang baik.

Dia mengatakan dengan adanya predikat opini WTP dari LHP BPK, menjadikan beban DPRD kabupaten/kota berkurang, karena tidak perlu melakukan pembahasan, dan akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap refocusing dan realokasi APBD TA 2020 pada penanganan dampak pandemi Covid-19. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 5 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *