Home > HEADLINE > Pemerintah Jangan Paksakan New Normal Di Pondok Pesantren

Pemerintah Jangan Paksakan New Normal Di Pondok Pesantren

                                                Ketua RMI PBNU KH KH Abdul Ghaffar Rozin

SEMARANG[Kampusnesia] – Asisiasi Pondok Pesantren dibawah NU (Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) mendesak pemerintah jangan memaksakan New Normal di pondok pesantren jika lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini  tidak siap.

Ketua RMI PBNU KH KH Abdul Ghaffar Rozin yang juga pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda (PPMH) Kajen, Margoyoso, Pati mengatakan jumlah dan pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di masyarakat saat ini masih tinggi dan mengkhawatirkan.

“Persebarannya juga makin meluas. Sementara prasyarat untuk mencegah penularan Covid-19, terutama jaga jarak (social/physical distancing), semakin sulit diwujudkan,” ujar Gus Rozin panggilan akrab Abdul Ghaffar Rozin di Semarang, Jum’at ( 29/5).

Kondisi seperti ini, menurutnya, seharusnya membuat pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif. Namun, justru yang dirasakan adalah pelonggaran terhadap PSBB.

Bahkan, lanjutnya, pemerintah segera melaksanakan New Normal (Kelaziman Baru). Hal ini sangat beresiko, mengingat persebaran Covid-19 bisa semakin meluas di lembaga pendidikan.

Dia menambahkan terhadap pesantren, pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani Covid-19. Anehnya  tiba-tiba pemerintah mendorong agar New Normal segera dilaksanakan di lingkungan pesantren.

Hal ini, tutur Gus Rozin, tentu saja sangat mengkhawatirkan. Alih-alih untuk menyelematkan pesantren dari ancaman Covid-19, pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi Covid-19. Sesuatu yang sepatutnya dihindari.

Untuk itu, lanjutnya, RMI PBNU menyatakan bahwa pelaksanaan New Normal di pesantren tidak dapat dilakukan jika tidak ada dukungan pemerintah untuk tiga hal, meliputi  pertama, Kebijakan pemerintah yang kongkrit dan berpihak sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga pesantren dari resiko penyebaran virus Covid 19.

Kedua, dukungan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, seperti rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan. Ketiga, dukungan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan ( Syahriyah/SPP dan Kitab ) bagi santri yang terdampak secara ekonomi

“Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk tiga hal tersebut maka RMI PBNU menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah, RMI juga menghimbau agar setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib pesantren harus melibatkan kalangan pesantren,” tuturnya. (smh)

* Artikel ini telah dibaca 111 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *