Home > HEADLINE > DPRD Jateng Beri Catatan Merah Pada PPDB SMA/SMK 2020

DPRD Jateng Beri Catatan Merah Pada PPDB SMA/SMK 2020

                                    Yudi Indras Wiendarto Anggota Komisi E DPRD Jateng

SEMARANG[Kampusnesia] – DPRD Jateng memberikan sejumlah catatan merah dan mendesak untuk dilakukan evaluasi menyeluruh pada Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/ SMK 2020 di Jateng yang telah ditutup 25 Juni 2020.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto mengatakan dalam sembilan hari masa dibuka PPDB jenjang SMA/SMK di Jateng banyak aduan dan kegaduhan, sehingga legislatif memberikan sejumlah catatan merah dan mendesak untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

Catatan-catatan itu, lanjutnya, diperoleh saat melakukan pantauan pelaksanaan PPDB SMA/SMK 2020 maupun aduan yang disampaikan orang tua calon siswa.

“Kok jadi gaduh seperti ini. PPDB ini kan rutinitas tiap tahun, mestinya bisa dipersiapkan dengan lebih baik,” ujar Yudi yang saat ini duduk di Komisi E DPRD Jateng, Jumat (26/6).

Menurutnya, hal pertama yang dicatat adalah mekanisme pendaftaran dan berbagai persyaratannya. Bahkan masih banyak calon siswa maupun orang tua siswa yang kebingungan, misalnya dengan perhitungan konversi nilai piagam dan persyaratan siswa pindahan, hingga memaknai, sosialisasi masih minim.

Kedua, dia menambahkan di masa awal pendaftaran terjadi kegaduhan karena siswa pindahan tak bisa mengakses tahapan PPDB. Setelah di cek, penyebabnya pun sederhana yakni Dinas Permasdesdukcapil belum mengupdate data domisili siswa pindahan tersebut.

“Penyebabnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Membuat orang tua calon siswa pusing. Ndak bisa ndaftar,” tutur Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng itu.

Hal itu, tutur Yudi, sebenarnya tak perlu terjadi jika dua OPD, Dinas Pendidikan dan kebudayaan serta Dinas Dinas Permasdesdukcapil melakukan koordinasi.

Ketiga, indikasi banyaknya kecurangan dalam pendaftaran. Dinas Pendidikan mencatat ada 13.834 pendaftar menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD), dan kenyataanya dari jumlah itu ada 1.007 pendaftar beralih.

Bahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut jika pendaftar beralih itu indikasinya merasa bersalah. Siswa ditengarai menyiasati SKD agar diterima di jalur zonasi.

Melihat kondisi itu, Yudi mendesak sistem pendaftaran PPDB online ini dibuat tegas dan objektif. “Ini kan online, harusnya adanya ya (diterima) atau tidak (diterima). Jangan abu-abu, diterima tapi curang. Nah, sistem dan mekanisme mesti dibenahi,” ujarnya.

Persoalan zonasi lainnya yang mesti dicarikan solusi pasti adalah calon siswa yang di wilayah kecamatannya tidak ada SMA maupun SMK negeri.

“Evaluasi total mesti dilakukan. Ke depan jangan sampai ada lagi gaduh soal kecurangan, ngakses web pendaftaran ndak bisa, bingung mekanisme pendaftaran atau lainya. Sekali lagi ini kan rutin tiap tahun. Dinas pendidikan mestinya lebih siap lagi,” tutur Yudi.

Selanjutnya, Yudi meminta Dinas Pendidikan dan kebudayaan memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya integritas dalam PPDB ini. Karena yang dipertaruhkan adalah para generasi penerus bangsa. Jika ada hal hal yang tidak semestinya, takutnya akan merusak mental generasi muda.

“Kita tahu banyak hal yg sudah dilakukan Dinas Pendidikan untuk hal itu, tetapi ternyata masih sangat dinamis. Maka saya berharap kepala dinas lebih fokus  lagi,’’ ujarnya. (rs)

* Artikel ini telah dibaca 9 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *