SEMARANG[Kampusnesia] – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera merealisasikan pencairan bantuan keuangan sebesar Rp2,23 triliun untuk Kabupaten/Kota di wilayahnya, sebagai upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah masa pandemi Covid-19.
Ganjar mengatakan bantuan keuangan itu agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan secara khusus telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pengelolaan bantuan keuangan dengan prioritas utama pekerjaan padat karya.
“Sebenarnya bantuan keuangan ini yang kita cadangkan dalam rangka penanganan Covid. Karena anggaran dari refocusing untuk Covid masih cukup, maka bantuan keuangan ini segera kami serahkan pada Kabupaten/Kota dan desa,” ujarnya usai rapat terkait percepatan penyaluran bantuan keuangan di Semarang, Kamis (30/7).
Bantuan keuangan ini, lanjutnya, diharapkan dapat mengungkit laju ekonomi masyarakat di tengah pandemi, mengingat bantuan itu hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan proyek yang dikerjakan secara padat karya.
“Teknisnya saya harapkan dikerjakan dengan cara padat karya, sehingga, akan lebih banyak penyerapan tenaga kerja yang bekerja pada proyek-proyek di daerah itu,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Jawa Tengah Sumarno menuturkan bantuan senilai Rp2,23 triliun itu dibagi menjadi dua terdiri untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp1,04 triliun dan untuk desa Rp1,189 triliun.
“Untuk penyalurannya, yang sudah berjalan baru untuk pemerintah desa. Prosentasenya sekitar 40,89%. Ini akan kami kebut agar bisa segera terealisasi semuanya,” ujarnya.
Sementara untuk bantuan keuangan Kabupaten/Kota, tutur Sumarno, ada tahapan yang mesti dilakukan, yakni verifikasi RKO, lelang dan pencairan berdasarkan termin pekerjaan.
“Kalau desa setelah diverifikasi dan disetujui, itu langsung ditransfer semuanya. Tapi kalau untuk Kabupaten/Kota, ada tahapan-tahapan dan pencairannya berdasarkan termin,” tuturnya.
Berdasarkan SE Gubernur Jateng, pelaksanaan proyek yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jateng akan dilaksanakan dengan padat karya. Pihaknya juga sedang menggodok juknis agar pelaksanaan padat karya itu benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik.
“Dengan padat karya itu, harapannya warga yang menganggur karena dampak Covid-19, bisa diperankan untuk bekerja pada pembangunan-pembangunan proyek baru itu,” ujarnya. (rs)