Home > HEADLINE > KPK Ingatkan Penyelenggara Dan Kontestan Pilkada Agar Hindari Korupsi

KPK Ingatkan Penyelenggara Dan Kontestan Pilkada Agar Hindari Korupsi

JAKARTA[Kampusnesia] –  Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada penyelenggara dan kontestan Pilkada bersama pendukungnya agar tidak melanggar kaidah-kaidah pemberantasan korupsi di tengah pelaksanaan pesta demokrasi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan saat ini tahapan Pilkada serentak 2020 akan memasuki tahapan kampanye yang cukup panjang, yaitu dimulai pada 26 September hingga 5 Desember atau sebanyak 71 hari.

“Jauh sebelum sampai kepada tahapan ini, KPK telah mengamati sekaligus memberikan ‘warning’ dalam bentuk sosialisasi kepada penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu serta Partai Politik, agar tidak melanggar kaidah-kaidah pemberantasan korupsi dalam pesta demokrasi rakyat,” ujar Firli di Jakarta, Selasa (8/9).

Menurutnya, perbuatan korupsi dengan bentuk dan jenisnya tidak kurang 7 bentuk dan 30 jenis tindak pidana korupsi, adalah kaidah-kaidah yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta Pemilu.

Salah satu kaidah itu, lanjutnya, adalah suap menyuap yang sering kali terjadi dimana penyelenggara Pemilu atau PNS (ASN) dipusat maupun daerah, sangat rentan di suap oleh peserta Pemilu yang kedapatan melanggar aturan kampanye.

Perkara korupsi berupa suap menyuap atau pemberi hadiah atau penerima hadiah untuk menggerakkan, agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan kewajiban atau jabatan termasuk perbuatan korupsi dan melanggar undang-undang tindak pidana Korupsi.

Dia menambahkan sayangnya tindak pidana korupsi berupa suap menyuap sering terjadi dan mewarnai perhelatan Pilkada. Dari data empiris menunjukan bahwasanya tindak pidana yang ditangani KPK terbanyak adalah perkara suap menyuap dimana salah satu jenis kejahatan kemanusiaan (korupsi) tersebut, sering terjadi dan mewarnai perhelatan Pilkada.

Disamping tindak pidana korupsi berupa suap menyuap, tutu Frli, hal lain yang rentan terjadi dalam tahapan Pilkada adalah gratifikasi . Untuk itu KPK telah membangun sistem pelaporan gratifikasi online.

Bagi pegawai negeri (ASN) atau penyelenggara negara yang ingin melaporkan hadiah terkait fungsi, tugas dan jabatannya, silahkan mengakses tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau hubungi Layanan Informasi Publik di nomor telepon 198.

“Pelaporan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL KPK) yang dapat diunduh di Play Store atau App Store dengan kata kunci GOL KPK. Laporan  juga bisa dikirim melalui surat elektronik ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK,” tuturnya. (smh)

* Artikel ini telah dibaca 9 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *