Home > EDITOR'S CHOICE > Mencermati Demo Menolak UU Cipta Kerja

Mencermati Demo Menolak UU Cipta Kerja

Sehari setelah disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR, demo buruh, mahasiswa, serta berbagai komponen lainnya, marak di berbagai wilayah.

Bahkan di Semarang aksi unjuk rasa terjadi kerusuhan hingga merusakkan fasilitas- fasilitas umum dan melakukan pelemparan batu kepada aparat Kepolisian.

Bila dicermati, meski kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin UU, namun, di era pandemi Covid-19 seperti saat ini, berkemumun banyak orang tanpa jaga jarak seharusnya dihindari. Toh sebenarnya dalam proses penyusunannya, hampir semua komponen organisasi buruh dilibatkan, namun tentu tidak mungkin melibatkan seluruhnya.

Demikian pula baik kalangan akademisi, pengusaha, serta berbagai kalangan lainnya, karena dalam penyusunannya dilakukan secara terbuka.

Tentu, tidak semua bisa terpuaskan dalam hal apa pun, termasuk sebuah UU. Dan akhirnya sudah disahkan, maka bagi yang kurang puas bisa menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MA). Hal itu lebih elegan, sekaligus lebih aman, utamanya dari segi kesehatan.

Perlu menjadi renungan bersama bahwa mengumpulkan massa yang besar sangatlah rawan segalanya. Psikologi massa akan mudah terpantik oleh sesuatu yang sebenarnya sepele, namun mampu membakar emosi massa sehingga berdampak merugikan.

Rencana demo yang tertib ternyata sulit diwujudkan, kecenderungan pemaksaan dengan swiping ke pabrik- pabrik, melibatkan pelajar yang tidak tahu apa yang didemokan, terlebih tujuan demo seperti yang terjadi di Jawa Barat, mestinya diperhitungkan sejak awal.

Karena itu, ke depan, yang perlu kita pertanyakan dan renungkan adalah, mengapa hingga saat ini model demo ini masih saja dipilih?, dan tidakkah sebaiknya dilakukan cara lain yang lebih elegan serta lebih positif?.

Salah Persepsi

Bila kita cermati, tampaknya demo yang dilakukan Rabu lalu, lebih disebabkan oleh beda persepsi antara DPR, Pemerintah dengan pendemo.

Kesalahan persepsi ini lebih terpicu oleh informasi yang kurang tersosialisasi, keliru, atau sengaja dikelirukan, bahkan cenderung disesatkan, dan viral atau diviralkan melalui media sosial (medsos) yang sulit dikendalikan, dibatasi, bahkan diperbaiki.

Kita tentu ingat prinsip komunikasi yang disampaikan Towne dan Alder, bahwa ” Communication id irreversible and unrepeatable ”

Melalui pendapat ke duanya, tampaklah sangat sulit memperbaiki pesan komunikasi, bahkan mengulangnya. Dan celakanya, justru ketidakjelasan semacam itu yang lebih mudah dipercaya.

Contoh kongkritnya antara lain prosentase pesangon yang turun dari 32 persen ke 25 persen, sebenarnya tidak turun karena masih akan ada hak lain yang akan diterima buruh lewat BPJS Ketenagakerjaan. Demikian dengan UMK yang hanya berganti menjadi UMP, dan yang lainnya. Intinya informasi simpang siur itulah yang menimbulkan salah persepsi dan antara lain menjadi salah satu pemicu terjadinya demo.

Win Win Solution

Akhirnya, dengan terjadinya demo yang cenderung berdampak negatif baik dari sisi kesehatan dan dari sisi lainnya, alangkah baiknya bila dicari jalan tengah, yang sebenarnya sudah disediakan berdasarkan UUD 1945, yaitu menggugatnya ke MK.

MK tentu akan mengkajinya serta memutuskan hal yang terbaik serta final, sehingga semua pihak harus melaksanakannya.

Proses persidangan yang akan berlangsung di MK sebenarnya merupakan proses demokrasi melalui dialog, yang dalam bahasa komunikasi tujuannya mencari titik temu dan mau saling mengalah.

Memimpikan sesuatu yang bisa memuaskan semua orang merupakan hal yang mustahil.

Karena itu, yang terpenting memuaskan kepentingan bangsa Indonesia yang saat ini hampir disalip oleh Kambodia, dalam berebut investor.

Semua orang tentu ingin menghindari hal itu, karena dalam jangka panjang investor terkait dengan penambahan jumlah tenaga kerja yang tumbuh lebih kurang dua setengah juta orang pertahun, selain yang kena PHK sebagai dampak resesi ekonomi karena Pandemi Covid-19.

* Artikel ini telah dibaca 128 kali.
Gunawan Witjaksana
Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang. Pengamat komunikasi dan media.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *