Home > EDITOR'S CHOICE > Menyambut Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2020

Menyambut Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2020

                                                                     Oleh: Suryanto

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak keempat kalinya, akan kembali digelar pada 9 Desember 2020.  Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah, meliputi 9 Pilgub, 224 Pilbup dan 37 Pilwakot. Sembilan provinsi yang melaksanakan Pilgub yakni Sumbar, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalteng, Kalsel, Kaltara, Sulut dan Sulteng.

Pilkada secara langsung yang dipilih rakyat tidak bisa dipisahkan dari upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan pemerintahan daerah pasca demokratisasi Orde Baru, sebagai momentum emas bagi implementasi agenda desentralisasi dan otonomi secara luas bagi daerah.

Profesionalitas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada maupun peran aktif dari Parpol dan kandidat calon Kepala Daerah terhadap para konstituennya, sangat diharapkan agar memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyambut Pilkada Serentak, sehingga dapat menekan potensi Golput yang hingga saat ini masih relatif tinggi.

Pilkada sebagai momentum perbaikan demokrasi sekaligus perbaikan kualitas kesejahteraan publik. Pada saat yang sama, Pilkada juga dapat menjadi ukuran pengukuhan legitimasi pemimpin daerah yang terpilih mendatang. Sesuai dengan amanat konstitusi untuk menyelenggarakan demokrasi guna pemilihan pejabat publik akan terpenuhi.

Mewujudkan Pilkada Demokratis

Tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 secara umum diharapkan berlangsung aman dan lancar. Kendati demikian, berbagai potensi ancaman dan kerawanan yang berdampak pada timbulnya instabilitas wilayah mulai muncul berdasarkan tiga aspek yaitu aspek penyelenggara, aspek kontestasi, dan aspek partisipasi.

Dari aspek penyelenggara, dihadapkan permasalahan kesiapan penyelenggara Pilkada (Bawaslu dan KPU), masalah Dana Hibah/NPHD Pilkada 2020 dan himbauan Bawaslu terkait larangan rotasi dan mutasi oleh petahana.

Aspek kontestasi, telah diwarnai manuver politik masing-masing Paslon Pilkada 2020, rivalitas dukungan internal parpol, hingga dukungan perangkat daerah terhadap salah satu calon. Sedangkan aspek partisipasi terkait netralitas ASN dan kegiatan kelompok kepentingan dalam mendukung Paslon kepala daerah hingga permasalahan DPT yang selalu menjadi masalah klasik terutama di daerah perbatasan.

Namun persoalan lain yang hampir tidak pernah disentuh oleh Parpol dalam perdebatan tentang Pilkada adalah, sejauh mana sesungguhnya skema Pilkada langsung secara serentak dapat turut mendorong penguatan dan efektifitas sistem presidensial pada tingkat nasional.

Hal ini menjadi penting mengingat demokrasi menjamin partisipasi warga negara. Sebaliknya, pengabaian terhadap partisipasi tersebut akan berakibat pada klaim dan legitimasi pemerintahan ke depannya. Oleh sebab itu, tantangan terkini adalah bagaimana upaya untuk tetap menjamin partisipasi politik di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, Pilkada merupakan momentum pengawasan langsung dari masyarakat. Pengawasan ini dilaksanakan dengan mendasarkan pada paling tidak tiga parameter. Masing-masing adalah akseptabilitas politik di masyarakat, integritas, dan kompetensi. Publik akan menilai apakah partai politik atau paslon Pilkada tersebut layak atau tidak memimpin daerah sekaligus juga menjadi sinyalemen perbaikan bila gagal memeroleh kepercayaan publik.

Kemudian konsolidasi seluruh elemen masyarakat pasca Pilkada, terutama antar paslon dan pendukung, adalah langkah awal bukti kualitas demokrasi di Indonesia berjalan baik. Ini tidak hanya akan mengurangi ketegangan psikologi publik tetapi juga meningkatkan ikhtiar perwujudan kesejahteraan masyarakat via politik sosial.

Berdasarkan refleksi tersebut, dapat dicermati bahwa hubungan antara hukum dan demokrasi sesungguhnya bersifat resiprokal. Landasan bagi timbulnya demokratisasi adalah rechtsstaat moderen karena tanpa itu warga negara tidak akan menggunakan hak politiknya dengan kebebasan penuh dan mandiri. Ini berarti, jika seluruh institusi negara bekerja sesuai dengan prinsip negara hukum, maka akan semakin tinggi kualitas demokrasi.

Oleh sebab itu, syarat terselenggaranya Pilkada yang demokratis kaitannya dengan prinsip rechtsstaat adalah (i) perlindungan konstitusional, (ii) penegakan hukum yang berkeadilan, serta (iii) pedagogi/pendidikanpolitik publik.

Tiga Elemen

Kualitas Pelaksanaan Pilkada 2020, dapat diukur kualitasnya dengan menguraikan satu-persatu syarat tersebut. Pertama, perlindungan konstitusional dapat dipahami sebagai jaminan hak-hak individu yang diatur oleh hukum sekaligus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.  Ini tercermin dari pengaturan mengenai kepemiluan dengan norma utama UU No. 7 Tahun 2017. Hak-hak asasi yang secara substantif dilindungi undang-undang  a quo antara lain free and fair election.

Pengejawantahannya berupa pengawasan terhadap proses pemilihan yang sesuai dengan hak asasi manusia, kebebasan berkumpul, berpendapat, dan kebebasan atas paksaan atau tekanan (free election); dan pengawasan terhadap proses pemilihan dengan kesejajaran terhadap seluruh penyelenggara Pilkada. Baik itu berupa hak suara yang universal, liputan media yang berimbang, maupun perlakuan yang adil dan tanpa paksaan dari pemerintah (fair election).

Kedua, kata kunci dari Pilkada yang bebas dan adil adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Paling tidak ada tiga faktor yang paling mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu negara hukum. a. peraturan hukum positif yang menjadi refleksi dan aspirasi masyarakat. b. terdapat institusi penegak hukum yang kuat dan tangguh. c. adanya kesadaran hukum masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga faktor tersebut saling berkelindan erat satu sama lain dan menjadi pilar-pilar dari kerangka penegakan hukum di Indonesia. Ketidakselarasan di antara ketiga faktor tersebut akan membuat hukum kehilangan wibawanya dan pendayagunaannya tidak akan efektif. Dalam konteks pemilu, pilar-pilar penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Sehingga, setelah adanya perlindungan konstitusional dari uu pemilu, proses rekrutmen-pendidikan, struktur organisasi aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana instansi hukum tersebut menjadi hal yang amat krusial.

Ketiga, pendidikan politik publik. Mandat ini diberikan oleh Konstitusi salah satunya kepada partai politik. Dalam konteks ini, agaknya, sikap pragmatisme lebih mengambil banyak warna dalam politik praktis dibandingkan dengan sikap pendidika politik publik.  Terbuktinya kasus tindak pidana pemilu dalam beberapa perkara, semisal money politic atau suap, adalah penanda bahwa publik belum sepenuhnya tercerdaskan di dalam menggunakan hak politiknya.

Selain itu, potensi akan tingginya sentimen dalam percakapan publik selama kontestasi sesungguhnya diakibatkan oleh rendahnya partisipasi politisi untuk membekali masyarakat dengan argumen-argumen politik. Terutama dalam hal pengambilan kebijakan. Sehingga perlu keterbukaan sikap partai politik sekaligus para politisi untuk bertungkus-lumus mencerdaskan publik, memberi dan menerima kritik dengan keterbukaan pikiran, serta menjunjung ide-ide utama politik nasional.

Menyambut pesta demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020, seyogyanya momen ini    menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya.

Hal  ini tidak mudah, mengingat tidak hanya KPU Pusat dan KPU daerah sebagai penyelenggara dan lembaga pengawas Pemilu yang bertanggungjawab untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Para kandidat, partai politik pengusung, dan masyarakat juga memiliki andil untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur dan adil, yang mampu menghasilkan figur-figur kepala daerah yang bersih dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta membangun daerah ke depan.

  Suryanto Ssos MSi Staf Pengajar Komunikasi Poltik pada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang

* Artikel ini telah dibaca 37 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *