Home > HEADLINE > Presiden Jokowi Perintahkan Menag Maksimalkan Kualitas Pesantren

Presiden Jokowi Perintahkan Menag Maksimalkan Kualitas Pesantren

SEMARANG[Kampusnesia] – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyiapkan program khusus untuk memaksimalkan kualitas lembaga pendidikan pesantren yang tetap  berkiprah mencerdaskan masyarakat di tengah berbagai problem yang membelenggunya dan pada masa pendemi Covid-19 seperti sekarang ini .

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mengatakan besarnya perhatian  Presiden Jokowi dalam mendorong keberlangsungan dan  kemajuan pesantren disampaikan langsung kepada dirinya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini belum mendapat layanan maksimal dari pemerintah, karena itu harus dibantu dengan maksimal.

“Kini saatnya pesantren didukung lebih maksimal lagi, apalagi UU Pesantren sudah ada, untuk merealisasikan hal itu tinggal menyiapkan regulasi turunannya yang dapat dijadikan payung hukum untuk menentukan kebijakan yang memihak pesantren,” ujar Menag Gus Yaqut saat bersilaturahim di kediaman kiai Ubaid di  komplek Pesantren Al Itqoon Bugen Tlogosari Wetan Pedurungan Semarang, Sabtu (26/12)

Menurutnya, pandemi Covid-19  masih berkepanjangan dan berdampak melemahnya potensi  dan daya survive pesantren,  sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap daya tahan pesantren yang ujung-ujungnya akan menggangu upaya santri dalam turut serta membangun masa depan bangsa.

Karena itulah, lanjutnya, Presiden Jokowi mengamanatkan kepada Menag  agar  menyiapkan berbagai langkah dan kebijakan untuk membantu pesantren dalam menghadapi berbagai problem itu,  tidak hanya masalah pandemi tetapi juga masalah-masalah lainnya.

“Saat ini sudah ada UU No 18/2019 tentang Pesantren, karena itulah diharapkan Kemenag segera bergerak cepat agar pesantren terhindar dari keterpurukan,” tuturnya.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Waryono Abdul Ghafur  yang menyertai silaturahim Menag menuturkan sejak September lalu Kemenag telah menyiapkan tiga instrumen regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pesantren.

Menurutnya, ketika PMA itu meliputi PMA No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (diundangkan pada 3 Desember 2020), PMA No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (diundangkan pada 30 November 2020), dan PMA No 32 tahun 2020 tentang Ma’had Aly (diundangkan pada 3 Desember 2020).

“Penyusunan ketiga PMA ini telah melalui beberapa serial pembahasan, utamanya dengan kalangan pesantren dan ormas Islam. Selain itu, telah digelar juga tiga kali uji publik hingga akhirnya dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Dia menambahkan beberapa provinsi juga telah merespon terbitnya UU Pesantren dengan menyiapkan regulasi turunan berupa perda agar Pemda memiliki pijakan hukum dalam mengeluarkan kebijakan yang berpihak  kepada pesantren.

“Satu di antaranya  Provinsi Jawa Barat, kalau daerah-daerah lainnya dapat menyusul maka pesantren dapat mengejar ketertinggalannya dari lembaga – lembaga pendidikan lainnya,” tuturnya. (smh)

* Artikel ini telah dibaca 8 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *