Home > EDITOR'S CHOICE > Ketika Presiden Jokowi Minta Dikritik

Ketika Presiden Jokowi Minta Dikritik

                                                                            Oleh: Suryanto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap dikritik. Permintaan itu disampaikan saat  memberi sambutan pada Laporan Akhir Tahun Ombudsman RI, Senin, 8 Februari 2021 lalu.

Jokowi menyadari banyak hal yang sudah dicapai, namun juga banyak hal yang perlu  diperbaiki. Bahkan dia meyakini Ombudsman telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki pemerintah untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Masalahnya, bukankah selama ini telah banyak pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, mulai dari politisi seperti Fadli Zon yang hampir tidak pernah berhenti mengkritiknya. Atau bahkan Rocky Gerung yang kritikanya demikian pedas, juga Said Didu, Din Samsudin dan masih banyak lagi yang dengan konsisten mengkritik kinerja Presiden Jokowi. Lalu, kritik yang bagaimana yang diinginkan Presiden Jokowi?

Permintaan Presiden menjadi kontra prouktif ketika pihak yang selama ini mengkritisi kebijakan pemerintah pada akhirnya ‘dipolisikan’ dengan peraturan karet, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kritik tidak saja disampaikan oleh masyarakat biasa, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut buka suara.  “Jika obat dan dosisnya tepat, maka seseorang yang mengonsumsinya akan menjadi sehat. Kritik itu laksana obat dan yang dikritik bisa “sakit”. Namun kalau kritiknya benar dan bahasanya tidak kasar, bisa mencegah kesalahan,” ujar SBY.

Bahkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyentil lebih keras. JK   mempertanyakan cara mengkritik tanpa dipanggil Polisi. “Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil Polisi? Seperti yang disampaikan Pak Kwik (Kian Gie), dan sebagainya,” tutur JK dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI seperti ditayangkan di kanal YouTube PKS TV, dikutip pada Sabtu, 13 Februari 2021.

Menurut JK, demokrasi tak bisa menghilangkan kritik, check and balance amat diperlukan. JK menyoroti Indeks Demokrasi Indonesia 2020 yang turun. Sinyal kemerosotan demokrasi Indonesia bisa dilihat dari laporan tahunan The Econ omist Intelligence Unit baru-baru ini.

Laporan itu, menempatkan indeks demokrasi Indonesia pada peringkat ke-64 dunia. Dengan skor 6,8, posisi Indonesia bahkan tertinggal dari Malaysia, Timor Leste dan Filipina. Capaian ini merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir. Indonesia masuk kategori demokrasi cacat satu peringkat di bawah negara dengan status demokrasi penuh.

Memberikan kritik memang bukan perkara sulit, namun menerimanya tentu bisa menjadi hal yang sangat berat dan nerve-wrecking. Namun, tentu saja hal ini tergantung pada perspektif si penerima kritik dalam “menelan” kritikan tersebut, karena pada hakikatnya kritik hanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan.

Kritikan yang membangun memang terdengar menyakitkan, karena benar-benar menunjukkan segala kekurangan dan kesalahan yang dibuat dengan sangat terperinci, bahkan tidak jarang membuat malu orang yang dikritik.

Kritikan adalah opini yang didasarkan pada penilaian seseorang tentang sesuatu. Sebuah kritik disampaikan oleh seseorang dengan tujuan agar sesuatu yang dinilainya bisa menjadi lebih baik. Terkadang, sebuah kritikan itu mengandung kenyataan pahit yang tidak enak didengar dan bahkan bisa memerahkan telinga dan menyakiti hati. Tapi, tidak peduli seberapa pedasnya sebuah kritikan terdengar di telinga, kritikan tetaplah kritikan. Hanya karena sebuah kritik mengandung kata-kata yang menyakitkan, bukan berarti kita bisa menyebutnya sebagai hinaan.

Seperti kritikan Rocky Gerung terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Gerung dengan pedas mengatakan “ Yang mesti direvisi itu otak Presiden, bukan UU ITE.” Siapapun yang mendengar kritikan itu sudah pasti akan menganggap tidak pantas, tidak sopan, dan lebih mengarah ke cemoohan, atau bahkan hinaan.

Bagi Gerung, Kritik itu bukan soal pedas atau tidak pedas. Kritik itu soal bermutu atau tidak bermutu. Kritik yang bermutu pasti pedas supaya bisa langsung terlihat inti kritiknya. “Kan kita tidak bisa mengkritik dengan eufimisme, itu pertanda kalau kita ragu-ragu. Kritik itu harus frontal supaya objek yang dikritik menghasilkan pikiran baru,” ujar Rocky.

Satu hal lain yang patut dicermati berdasarkan pendapat pribadi, perkataan seseorang layak disebut sebagai kritikan jika perkataannya memiliki argumentasi, dan akan lebih baik lagi jika memiliki alternatif solusi. Itulah yang membedakan sebuah kritikan dari sekadar igauan, meskipun tidak berarti sebuah kritik dengan serta-merta harus menyebutkan alasan dari penilaiannya.

Kritik, mempunyai dua jenis yang sifatnya berbeda satu sama lainnya. Kritik jenis pertama adalah kritik konstruktif, yakni kritik yang menyertakan solusi untuk memperbaiki suatu masalah. Misalnya, jika seseorang mengatakan hasil kerja Presiden salah total, maka dia juga akan menyertakan penjelasan kenapa hasil kerja Presiden itu salah dan bagaimana cara membuatnya jadi benar.

Jadi, kritikan adalah bantuan yang diberikan lewat kata-kata. Berbeda halnya dengan hinaan atau cemoohan, tidak ada setitik pun unsur bantuan yang bisa ditemukan di dalamnya. Ini adalah jenis kritik yang kedua yaitu kritik nonkonstruktif, jika seseorang melontarkan hinaan, maka sudah dipastikan niat utama dari orang tersebut adalah melecehkan, mempermalukan, merendahkan, atau apa pun itu asalkan si target hinaan merasa kecil hati, rendah diri, tidak dihormati, dihina, dan bahkan dianggap tidak berguna.

Penghinaan Presiden

Merosotnya kebebasan berekspresi masyarakat tampaknya disebabkan oleh menguatnya peran Kepolisian dan penggunaan wewenang yang berlebihan dalam menjaga nama baik institusi pemerintah khususnya Presiden.

Menurut data Amnesty International Indonesia yang belum dipublikasikan, ada 241 orang yang dikriminalisasi karena mengkritik otoritas atau pemerintahan Jokowi selama periode Oktober 2014 hingga Juli 2019.

Pemidanaan terbanyak adalah mereka yang dianggap “membenci” dan “menghina” Presiden Jokowi, sebayak 82 dari total 241 kasus atau lebih dari sepertiganya.

Dari total 82 tersebut, mayoritas (65 orang) dipidana karena menghina Jokowi di media sosial. Sisanya terjadi lewat medium offline seperti orasi dan demonstrasi. Mayoritas pemidanaan ekspresi di media sosial tersebut berasal dari inisiatif kepolisian yang melakukan pemantauan media siber.

Pemidanaan tersebut hampir seluruhnya dengan menggunakan  UU ITE. Meskipun UU ITE telah  tujuh kali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait kebebasan berekspresi selalu ditolak. Hanya sekali saja gugatan terhadap pasal penyadapan dikabulkan pada 2010.

Setidaknya, langkah yang perlu diambil lebih jauh oleh pemerintah adalah mendorong jalur-jalur mediasi sehingga pelaku tidak diganjar hukuman penjara tapi dapat diselesaikan di luar jalur hukum.

Ajakan  Presiden Jokowi agar masyarakat aktif mengkritik kemudian ditindaklanajuti dengan membentuk tim khusus di bawah kementerian Hukum dan HAM untuk mengkaji kembali masalah-masalah yang dianggap menjadi pasa karaet dalam UU ITE untuk kemudian diajukan dibahas bersama dengan DPR.

Kemudian Presiden juga telah memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk membuat pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum UU itu. Pedoman ini dimaksudkan agar anggota Kepolisian tidak memiliki penafsiran sendiri-sendiri dalam penerapan UU ITE.

Barangkali, ajakan Presiden Jokowi adalah agar masyarakat berperan aktif melakukan kritik kepada kinerja pemerintah dengan kritik yang tidak berisi cemoohan, ada unsur kebencian, atau hinaan. Hal demikian kalau dibiarkan akan menjadi budaya buruk bagi masyarakat. Akan tetapi lebih pada kritik yang konstruktif namun dapat dirasakan manfaatnya demi kebaikan kita bersama.

(Suryanto Staf Pengajar Komunikasi Politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang)

* Artikel ini telah dibaca 15 kali.
Kampusnesia
Media berbasis teknologi internet yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *